Team Kuasa Hukum Didi Dawis Kembali Ajukan PK Kedua Melawan Bob Hasan

0
329

Beritasiber.com – Jakarta, Usai melakukan pendaftaran kembali terkait PK yang kedua kalinya melawan Bob Hasan, Team Kuasa Hukum Didi Dawis menggelar konferensi pers di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hadir untuk memberikan keterangan pers tersebut 3 orang dari 7 Kuasa Hukum Didi Darwis yaitu Dr. Binoto Nadapdap, SH., MH., Muhamad Ryan Dwi Saputra, SH., Ebenezer Sianipar, SH.

Beberapa poin yang disampaikan dalam keterangan persnya sebagai berikut :

1. Kamis, 15 Agustus 2019. Didi Dawis diwakili kuasa hukumnya dari kantor Ivan Alamaida Baely & Firmansyah (IABF) Law Firm mendaftarkan Permohonan Peninjauan Kembali (“PK”) terhadap Putusan PK No. 447 PK/PDT/2018 tanggal 29 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Kasus ini bermula pada tahun 1992 dimana Bob Hasan menawarkan kepada Didi Dawis 10% saham di PT Kiani Kertas (sekarang bernama PT Kertas Nusantara) apabila Didi Dawis bersedia menanamkan modalnya sebesar US$20.000.000 di pabrik pulp yang terletak di Desa Makajang, Kabupaten Berau. Kalimantan Timur. Didi Dawis menerima tawaran tersebut dan telah membayarkan US$20.000.000 secara bertahap dari tanggal 7 Juli 1992 sampai dengan 10 Desember 1992 ke rekening PT Kiani Kertas. Namun, Didi Dawis tidak pernah diberikan 10% saham di PT Kiani Kertas.

3. Atas hal tersebut, Didi Dawis mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Bob Hasan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berujung pada Putusan Kasasi No. 1793 K/Pdt/2005 tanggal 17 Maret 2008 jo. Putusan PK No. 74 PK/PDT/2009 tanggal 12 Juni 2009 dimana Bob Hasan dinyatakan melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian Iisan di tahun 1992 dan dihukum untuk mengembalikan uang sebesar US$20.000.000 ditambah bunga 5% per tahun sejak Desember 1992 sampai dibayar lunas kepada Didi Dawis.

4. Meskipun sudah ada putusan inkracht, Bob Hasan mengajukan gugatan baru terhadap PT Kiani Kertas, Didi Dawis, PT Kiani Sakti. dan PT Kaltmanis Plywood Industries pada tanggal 11 Desember 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dalil bahwa Didi Dawis telah menanamkan modalnya sebesar US$20.000.000 pada PT Kiani Kertas dan karena PT Kiani Kertas mengalami kerugian sehingga Didi Dawis dan para pemegang saham yang melakukan penyertaan modal pada PT. Kiani Kertas harus ikut menanggung kerugian tersebut.

5. Gugatan tersebut dikabulkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Setatan No 760/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SeI tanggal 30 Juli 2015 yang dikuatkan hingga Putusan PK No 447 PK/PDT/2018 tanggal 29 Agustus 2018. Dalam putusan tersebut, Bob Hasan dibebaskan dari segala tuntutan/tagihan/pembayaran dari Didi Dawis.

6. Dikabulkannya gugatan tersebut menimbulkan adanya amar putusan dan akibat hukum yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain. Padahal obyek perkara Dan persoalan yang digugat dalam kedua perkara tersebut adalah sama bahkan diajukan di Pengadilan Negeri yang sama. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi Klien Kami karena setelah menempuh sekian banyak proses hukum dalam 2 dekade terakhir Makamah Agung tidak dapat memberikan kepastian hukum mengenai status objek perkara tersebut.

7. PK Kedua untuk membatalkan Putusan PK No. 447 PK/ PDT/2018 tanggal 29 Agustus 2018 beserta rangkaian Putusan dari tingkat pertama sangatlah penting untuk tercapainya keadilan Serta kepastian hukum dalam peradilan Indonesia, sekaligus untuk menegakan rumusan hukum mengenai perkembangan asas nebis in idem yang mengatur bahwa “meskipun pihaknya tidak sama persis asalkan status objek perkaranya telah ditentukan dalam Putusan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem (lihat Putusan Makamah Agung No.1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 Jo. angka XVII SEMA Nomor 07 Tahun 2012).

“Kami melakukan upaya hukum ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, dalam hal ini terkait azas nebis in idem seperti tertuang dalam Putusan Makamah Agung No.1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 Jo. angka XVII SEMA Nomor 07 Tahun 2012 serta rasa keadilan masyarakat. Semoga upaya hukum Peninjauan Kembali atas PK ini memberi rasa keadilan kepada kami,” Ujar Muhammad Ryan Dwi Saputra, SH. menutup konferensi persnya.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membenarkan bahwa Didi Dawis kembali mendaftarkan PK kedua kalinya di PN Jakarta Selatan melawan Bob Hasan.

Ditemui di Kantor Humas Pengadilan Negeri Jakarta selatan Achmad Guntur mengatakan,” Benar ada permohonan PK yang diajukan oleh Didi Dawis tanggal 15 Agustus 2019 terhadap dua putusan sebagai berikut:

1. Putusan : PN Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2004 jo Putusan PT DKI Nomor 587/PDT/2004/PT DKI jo Putusan MA RI Nomor 1793 K/Pdt/2005 jo. Putusan PK MA RI Nomor 74 PK/Pdt/2009 Dan

2. Putusan : PN Jakarta Selatan Nomor 760/Pdt.G/2014/PN Jkt.Sel jo. Putusan PT DKI Nomor 593/PDT/2015/PT DKI jo. putusan MA RI Nomor 2030/PDT/2016 jo. putusan PK MA RI Nomor 447 PK/Pdt. 2018.” Terangnya.

“Alasan utama mengajukan PK kedua yang diajukan Pemohon karena terdapat dua putusan yang berbeda terhadap obyek maupun subyek yang sama dalam dua putusan yg disebutkan diatas,” Pungkasnya.

(Dharma Leksana/Red.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here