Sidang Kasus Apkomindo : Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Logo Apkomindo Seharusnya Dilaksanakan Pada Pengadilan Niaga

0
448

Kamis, 20 Juli 2017: PEMERIKSAAN SAKSI Ahli , Dyah Permata, Murdomo (dengan JPU Ansyori, SH dan JPU Sabar Sutrisno SH)

Beritasiber.com – Bantul, Ketua Sentra HKI Universitas Janabadra Yogyakarta Dyah Permata Budi Asri, SH., M.Kn. diajukan menjadi saksi ahli dalam sidang sengketa dugaan pelanggaran HAk Cipta seni Logo Apkomindo Kamis, 20 Juli 2017 di PN Bantul.

Dyah Permata Budi Asri, SH., M.Kn. dalam kesaksiannya menilai perkara sengketa hak cipta Apkomindo merupakan sengketa bisnis karena menyangkut penggunaan Hak Cipta berupa logo untuk kepentingan komersial. Sehingga dalam menyelesaikan sengketa tersebut harus dilakukan di Pengadilan Niaga.

“Bila ada pihak yang dirugikan atas terbitnya sertifikat hak cipta maka dapat melakukan gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Perkara Apkomindo ini merupakan sengketa bisnis sehingga mediasi sangat perlu dan wajib dilakukan sebelum adanya tuntutan pidana. Penyeselesai juga harus dilakukan di pengadilan niaga,”ujarnya.

Saat menjadi saksi ahli dalam sidang pidana penggunaan logo Apkomindo yang menyeret Ketum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso yang dipimpin Hakim Subagyo, SH., M.Hum.,dengan JPU Ansyori SH didampingi  Kasi Pidum Kejari Bantul Sabar Sutrisno, SH. serta penasihat hukum terdakwa Bimas Ariyanta dan Ariseno Soeharsono,  SH., M.H. (Kamis, 20 Juli 2017).

Disebutkan dalam pasal 95 ayat 4 UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, sengketa harus dilakukan di Pengadilan Niaga, karena merupakan hukum bisnis. Karena menurutnya pemanfaatan HAKI ada hubungan ekonomis dan harus memenuhi unsur kerugian dan dapat dirugikan. Bahkan ketika dibawa ke ranah pidana, mediasi bisa dilakukan baik di saat penyidikan maupun sebelum penyidikan.

Seorang pemegang sertifikat HAKI harus jelas berapa kerugian dan siapa yang menyebabkan kerugian sebelum mempermasalahkan dan melakukan tuntutan. Langkah ini untuk merinci berapa banyak nilai ekonomis yang diderita pemegang hak cipta atas penggunaan pihak lain tanpa ijin,” Lanjut ahli yang kandidat doktor hukum UII dari Yogya ini.

Selain itu ahli juga menyebut penggunaan logo yang tercantum dalam AD ART Apkomindo merupakan hak sebuah organisasi. Apalagi AD ART Apkomindo ada lebih dulu yakni pada tahun 2002 sebelum terbitnya sertifikat hak cipta di tahun 2010, sehingga penggunaan logo apkomindo oleh organisasi tetap sah sesuai AD ART Apkomindo. Disisi lain sebelum adanya UU Hak Cipta terbaru, dalam pendaftarann Hak cipta tak dilakukan pemeriksaan substansi hanya berupa administrasi, hal ini sebuah kelemahan system yang dibuat pemerintah,  sehingga apakah logo atau hak cipta telah digunakan atau dimiliki organisasi Dirjen Haki Kemenkumham RI tak bisa melacak.

Dengan adanya kelemahan tersebut sejak terbitnya UU HAKI yang baru 2014, pendaftaran Hak Cipta tidak diperbolehkan. Ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik akibat terbitnya sertifikat haki,”Jelas Dyah Permata Sari Budi.

Sementara ahli hukum pidana dari Univ. Janabadra Yogyakarta  JS. Murdomo, SH., M.Hum, menanmbahkan, seorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana manakala telah memiliki unsur unsur perbuatan pidana yang dilakukan. Bila tak memenuhi unsur maka apa yang disangkakan dan didakwakan tidak benar. Termasuk apa yang didakwakan terhadap Hoky bila tak memenuhi unsur maka tidak dapat dibenarkan.

(Dharrma/Team)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here