Sidang Kasus Apkomindo : Pendaftaran Logo Apkomindo Oleh Sonny Franslay Disinyalir Mengandung Itikad Tidak Baik

0
1432
Beritasiber.com – Bantul, Sidang lanjutan perkara dugaan pelanggaran hak cipta seni logo Apkomindo di Pengadilan Negeri Bantul yang ke 22 kalinya digelar pada Kamis, 13 juli 2017.

Sidang kali ini digelar dengan agenda pemeriksaan saksi A de Charge yaitu Budi Setiawan dari Yogya, Sugiyatmo dari Jakarta, Tritan Saputra dari Surabaya, Ridwan dari Pekanbaru dipimpin oleh Subagyo, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim dengan JPU Ansyori, SH dan JPU Sabar Sutrisno SH. Serta dihadiri terdakwa dengan para penasihat hukumnya.

Dalam persidangan saksi Tritan Saputra salah seorang pengurus Apkomindo Jatim 2007 – 2013 sebagai kabid hukum dan tahun 2015 sampai sekarang ketua bidang industri keatif dan menjadi anggota apkomindo sejak 2005 mengatakan,”Sengketa masalah keberadaan apkomindo yang benar, dimulai konflik mosi tidak percaya dan sekarang sudah berkembang sampai masalah logo.” Terangnya.

“Sengketa antara pihak DPA yang membekukan DPP yang tidak ada dasarnya mulai jamannya pak Suhanda, lalu munas, sampai adanya munas solo, lalu masalah masalah di PTUN dsb. yang kami lihat di milis grup apkomindo. PTUN gugat hasil SK Kemnkumham Apkomindo. Ada ketidakcocokan antar kubu. Perpecahan ini terjadi karena saking cintanya kepada apkomindo, seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Naum akhirnya malah menjadi masalah hukum. Kepentingan asosiasi adalah kepentingan usaha bukan politik atau hukum.” Lanjutnya.

“Kubu yang pecah antara kubu beberapa orang pendiri yang kami sangat kesulitan memahaminya. Kenapa sampe dibekukan Apkomindo yang sampai sekarang saya tidak tahu alasannya. Malah para pendiri merecoki terus malah saat kondisi IT sedang sulit. Motivasi mereka apa saya gak tahu. Korelasi dengan masalah logo sangat mengagetkan dan belakangan baru tau bahwa ada Pak Sonny Franslay yang daftarkan logo atas nama pribadi. Padahal tujuan awalnya baik, logo malah sekarang diributkan. Secara akal sehat tidak masuk akal.”Ungkap Tritan.

Tritan menambahkan,”Tujuan logo pasti untuk tujuan organisasi, sejak awal logo tak pernah dipakai untuk kepentingan pribadi. Pendaftaran logo oleh Sonny Franslay tidak seijin anggota apkomindo. Saksi tahu logo milik Sonny setelah Hoky ada masalah hukum, padahal sejak 2010 sudah didaftarkan oleh Sonny Franslay. Yang saya tahu, logo hanya dipakai untuk kepentingan organisasi, seperti ada tertulis dalam AD/ART. Pameran Mega Bazaar di JEC Bantul yang diselenggarakan DPD Apkomindo DIY yang menggunakan logo tidak bertentangan dengan AD/ART Apkomindo, karena semua DPD juga boleh. Di tempat lain juga tak pernah ada persoalan dari sabang sampe merauke. Berarti  seharusnya tidak persoalan untuk gunakan logo apkomindo. Dan tidak pernah perlu minta persetujuan kepada DPP soal pameran, ada yang nasional yang bersama DPP sifatnya hanya koordinasi, tapi DPD otonom.”Tambahnya

Saksi A de Charge berikutnya Sugiyatmo, laki laki kelahiran karang anyar 27 juni 1967  tinggal di Serpong Tangerang. Di apkomindo DKI sebagai Sekda DPD Apkomindo DKI, lalu DPP 2015 – 2018 sebagai Kabid Hukum DPP Apkomindo. S8ugiyatmo menjadi anggota apkomindo sejak 2009.

Sugiyatmo mengatakan,” Saya merasa agak bingung karena Hoky (terdakwa – Red) berdomisili di Jakarta menjadi terdakwa di Yogya karena logo apkomindo dipakai dalam event pameran JEC Yogya. Logo Apkomindo milik asosiasi Apkomindo sejak apkomindo ada yang tertuang dalam AD ART dari mulai berdiri. Menurut saya Hoky sangat sah sebagai Ketum Apkomindo  karena berdasarkan Munas Apkomindo 13 – 15 feb 2015  hasil keputusan munas yang dihadiri oleh DPD seluruh Indonesia termasuk saya,” Ungkapnya.

Memang ada perpecahan dalam tubuh apkomindo. Antara Sonny Franslay, Agus Setiawan, Rudi Muliadi, Faaz, Hengki Tjokro, Hidayat  dengan kubu peserta munas. Dan  kubu mereka  saat ini sudah tidak  tergabung di apkomindo. Mereka sudah punya wadah sendiri yaitu apkomindo versi pendiri. Mereka tidak punya perwakilan di daerah daerah, anggotanya pun saya tidak tahu. DPD Apkomindo DKI versi pendiri Ketua umumnya Rudi Muliadi Sekjen Faaz. Jadi ada 2 apkomindo di pusat.”Lanjutnya.

Masih menurut Sugiyatmo,”Permasalahannya pendiri tidak setuju dengan kepemimpinan Hoky. Islah sudah pernah dimediasi saya termasuk anggota tim mediasi, tapi tidak berhasil, karena kita sulit berkomunikasi dengan pendiri DKI  komang, Lukas, yudistira. Tim mediasi dibentuk hasil munaslub feb 2017, mereka sulit dihubungi. Harapan saya, segera selesaikan masalah ini dengan baik dan lancar karena konflik sudah cukup lama dan tak kunjung selesai. Sumber masalah dari pendiri. Pendiri memposisikan Apkomindo sebagai perusahaan mereka sendiri. Kalo ikuti AD/ART sebetulnya selesai. Terdakwa menurut AD/ART, tidak nurut pendiri, dan kita dukung pada AD/ART, bukan orang.”

Dalam kaitan dengan logo, pendiri memang memiliki rasa tidak suka dengan Hoky. Hoky dianggap pembangkang jadi tidak suka.  Saksi tidak tahu kegiatan Mega Bazaar. “Pak Hoky tidak terlibat di Yogya karena dia DPP. Logo didaftarkan oleh Sonny, dan saya baru tahu setelah ada pelaporan.Tidak ada sosialisasi soal kepemilikan logo. Logo selama ini selalu dipakai oleh DPD maupun DPP seluruh indonesia. Selama ini tidak pernah masalah. Somasi di media massa dari Sonny Franslay saya pernah dengar tapi tak melihat.”Jelas Sugiyatmo.

Saksi pernah mendengar ada sinyalemen penjarakan Hoky. Sugiyatmo mengatakan.”Dalam rapat dikatakan ada orang yang siapkan dana untuk penjarakan pak Hoky. Ada orang yang mau sumbang untuk penjarakan hoky yang tidak tunduk kepada pendiri. Saya hadir saat itu bersama Hengky Tjokro, Faaz, Adnan, Rudi,  Susanto, Suwandi. Semua yang hadir dengar. Hal ini jauh sebelum pemidanaan soal logo.”Ungkapnya.

Pasal 2 ayat 2 AD/ART menyebutkan bahwa  pendirian Apkomindo Pusat, nama dan identitas Apkomindo hanya dipergunakan oleh Apkomindo. Pemakaian logo Apkomindo Mega Bazaar sesuai AD/ART dan selama ini tidak pernah ada masalah.

Saksi juga ikut menjadi pendiri Apkomindo DKI, dengan tujuan mengambil uang di bank. Sugiyatmo menerangkan,“Kita sedang Munas di Ancol, dan disediakan 1 form yang minta tanda tangan kerena ada dana sponsor yang tidak bisa cair kalo tidak ada akta notaris. Setelah tanda tangan jadilah notaris itu dan sekarang terbentuk Apkomindo DKI itu, kesepakatannya setelah dana cair Apkomindo DKI akan dibubarkan malah mereka daftarkan apkomindo dki di kumham. Tujuan utama untuk ambil uang di bank saja awalnya.”paparnya.

Ada bukti produk Whatsapps yang dicapture yang ditunjukkan di persidangan soal ada orang yang sediakan dana untuk penjarakan Hoky. Saksi adalah Sekda Musdalub Apkomindo DKI Jakarta. Tanggal  23 Febuari 2016 ada musdalub, tidak ditampilkan logo apkomindo, sementara dalam BAP ada gambar logo Apkomindonya.

Saksi A de Charge berikutnya Budi Setiawan Indarto, pria kelahiran Solo  1973 berdomisili di Condong Catur Sleman, Pekerjaan wiraswasta dan merupakan Mantan Ketua DPD DIY periode  2012 – 2015, Selama menjabat Ketua DPD Apkomindo DIY pernah mengadakan pameran setahun 2 kali kejasama dengan PT. Dyandra Promosindo.

Menurut Budi Setiawan, memang ada kontrak Apkomindo DPD DIY dengan Dyandra, tapi tidak ada kontrak yang melibatkan DPP Apkomindo selama dia menjabat sebagai Ketua DPD DIY.

“DPD DIY pernah  4 kali adakan kontrak dengan Dyandra dan 2 kali sendiri adalakan event sendiri. Mekanisme kontraknya jelas yaitu Dyandra Yogya kerjasama dengan DPD DIY, jadi DPP tidak terlibat sama sekali untuk kerja sama kontrak tersebut,”Ungkapnya di depan persidangan.

Dalam kesaksiannya, Budi memakai logo Apkomindo juga waktu adakan pameran.

“Saya juga menggunakan Logo Apkomindo waktu pameran. Logo sama.Yang membedakan logo DPD dan DPP…hanya tulisan yang dibawah logo. Selama saya jadi ketua tidak ada masalah ketika pakai logo.”terangnya lebih lanjut.

Saksi mengetahui Hoky menjadi terdakwa awalnya dari percakapan di WA Grup Pengurus Daerah Yogya,dan bahwa Dicky dituntut akibat memakai logo Apkomindo pada event Mega Bazaar. Logo Apkomindo adalah milik asosiasi. Setelah ada penuntutan baru tahu bahwa logo tersebut milik Sonny Franslay,padahal Budi  menjadi anggota Apkomindo sejak 2004,  dan logonya masih sama seperti itu.

Menurut keterangan Saksi Budi Setiawan, memang ada Pameran Skala Nasional yang diadakan serentak seluruh Indonesia dan dimusyawarahkan seluruh DPD dengan DPP. Namun Pameran local seperti Mega Bazaar tidak terkait dengan DPP.

“Pameran skala nasional bernama National IT Expo (NIX) yang terakhir diselenggarakan tahun  2014 milik organisasi Apkomindo bukan bersama event organizer (EO), kalo Mega Bazaar milik DPD dan Dyandra Promosindo (brand), mekanismenya Ketua DPD yang tanggungjawab, negosiasi dilakukan sendiri Ketua DPD sendiri, dan Hasil pameran tidak dibagi ke DPP. Pameran lokal sampai nasional tetap memakai logo Apkomindo,”Paparnya lebih lanjut.

Saksi berikutnya adalah Ridwan,  salah seorang saksi dari Pekan Baru mantan pengurus Apkomindo dan menjadi anggota sejak tahun 2000,  sebagai sekretaris 2003- 2006 sebagai sekretaris DPD Riau, lalu menjabat Ketua DPD Riau sejak tahun 2006 sampai 2012, dan mulai tahun 2015 sebagai anggota  DPA Pusat Apkomindo sampai dengan sekarang.

Menurut Ridwan,”Kepengurusan Hoky sah hasil Munas 2015 di Jakarta dan saya hadir. Terdakwa tidak  bersalah karena menggunakan logo Apkomindo. Ketum apkomindo harus menggunakan logo sesuai AD/ART Organisasi. Logo tersebut sejak saya masuk apkomindo selalu dipakai. Saya mengetahui Pak Hoky pake logo tapi pameran di Yogya, harusnya Pak Hoky tidak ada masalah. Di Riau saya pakai logo Apkomindo tak pernah ada ijin.”Ungkapnya di depan persidangan.

Saksi tidak tahu logo sudah didaftarkan secara pribadi oleh Sonny Franslay. Sonny memang salah seorang pendiri apkomindo. Tapi pendaftaran Logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan untuk kepentingan pribadi.

“Ini persoalan sakit hati pendiri. Organisasi bukan milik pribadi. Seharusnya organisasi milik anggota. Tapi orang tua tua tetap ingin mengatur asosiasi, tapi anggota ingin berbuat baik agar organisasi tetap baik. Orang tua tua itu adalah pelapor, logo organisasi dijadikan milik pribadi pasti ada niat jahat pelapor. Logo sejak awal jelas sekali milik organisasi. Yang berhak merubah AD ART adalah munas.” Terang Ridwan lebih lanjut.

Pernah dengar mediasi mediasi, tapi banyak persoalan muncul, tapi munas merupakan keputusan tertinggi. Sikap saksi atas masalah ini, apkomindo harus gugat pendaftaran logo oleh Sonny Franslay.

Dan kenyataannya pun Kasasi MA memenangkan Kepengurusan Apkomindo yang sah.

“Kehadiran saya dan DPD seluruh Indonesia ingin hadir untuk bersaksi, kecuali DPD DKI dan itupun hanya beberapa orang. Kami melakukan berdasarkan AD/ART Apkomindo, bukan karena suka atau tidak suka. Masalah logo yang  saat ini dipermasalahkan  tidak rasional. Hanya pameran di Yogyakarta saja yang dipermasalahkan, padahal selama ini seluruh Indonesia menggunakan logo dan tidak masalah. Tidak pernah ada sosialisasi pendaftaran logo oleh Sonny Franslay. Saya aja tahunya setelah Ketum jadi perkara.”Ujarnya.

Seluruh saksi A de Charge yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Bantul hari Kamis 13 Juli 2017 menerangkan hal yang sama bahwa selama ini penggunaan logo Apkomindo oleh Anggota maupun pengurus merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan karena Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apkomindo mengatur hal tersebut. Proses pendaftaran seni logo Apkomindo oleh Sonny Franslay secara pribadi pada tahun 2010 tidak pernah disosialisasikan kepada anggota maupun pengurus Apkomindo. Hal ini menimbulkan kesan ada itikad tidak baik yang melatarbelakangi pendaftaran Hak Cipta Logo Apkomindo pada Dirjen HAKI oleh Sonny.

Dengan dilaluinya persidangan persidangan yang transparan serta upaya menegakkan hukum yang seadil adilnya, kebenaran akan semakin menampakkan dirinya. Semoga kasus sengketa dugaan penggunaan Hak Cipta Logo Apkomindo akan segera tuntas dengan kebenaran dan keadilan yang sebenar benarnya.

(Dharma L/Team)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here