Penegakan Hukum Di Sektor Kelautan Dan Perikanan salah Satu Kunci Jaga Kelangsungan Hidup Sumber Daya Alam

0
224
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

Beritasiber.com – Jakarta, Bagi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dengan menjaga keberlangsungan sumber daya alam itu, berarti kita ikut menjamin ketersediaan hasil laut bagi para nelayan dan warga di pesisir.

“Negara harus menjaga sumber daya alam ini untuk rakyat seperti tecermin pada Pasal 33 UUD 1945.
Kalau kami menegakkan hukum (salah satunya dengan menenggelamkan kapal pencuri ikan) dianggap melakukan tindakan bodoh, ya yang ngomong itu bodoh,”kata Susi jelang acara pemusnahan kapal barang bukti tindak pidana perikanan di perairan Selat Lampa, Natuna, Kepri.

Penenggelaman kapal dilakukan Susi dari Kapal Orca 2 dengan disaksikan Wakil KSAL Laksdya Achmad Tauffiqqoerochman,
Pangarmabar Laksda Aan Kurnia, dan Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal.

Menurut Susi, sudah puluhan tahun banyak kapal berukuran raksasa dari negara lain mencuri ikan di perairan Indonesia.

“Terus (nelayan) kita dapat apa?

Oleh karena itu, mulai sekarang jangan anggap remeh penegakan hukum di sektor perikanan.Itu semua untuk keberlanjutan sumber daya alam,” ujar Susi berapi-api.

Susi menambahkan,”Pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan kepada nelayan dan warga di pesisir tanpa membereskan persoalan di hulunya dengan serius, yakni maraknya pencurian ikan.”

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat beristirahat usai melakukan paddling di perairan Ranai, Natuna, Sabtu (28/10/2017). Di sela-sela kunjungan kerja dan memimpin penenggelaman kapal di Natuna, Menteri Susi melakukan piknik mendadak di Pantai Sindu, salah satu pantai berbatu raksasa di Pulau Ranai.(KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWA)

SATGAS 115

Kehadiran Satuan Tugas (SATGAS) 115 dinilai efektif dalam menangani kejahatan di sektor perikanan di Indonesia.

Menurut Koordinator Staf Khusus SATGAS 115,Pembentukan lembaga ad hoc yang merupakan rumah dari sistem penegakan hukum satu atap itu memudahkan koordinasi anggota satgas yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),
TNI-AL,KEPOLISIAN,BAKAMLA, dan KEJAKSAAN.

“Dari 110 perkara di sektor perikanan yang ditangani berbagai penegak hukum, Satgas memberikan supervisi terhadap 60-an perkara, sedangkan 40 perkara lagi ditangani langsung oleh tim penyidik SATGAS 115,”.

Selama ini,Peraturan perundangan yang ada masih terkesan lunak terhadap kapal-kapal pencuri ikan tersebut,“HUKUMANNYA RINGAN.Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera, SATGAS menjatuhkan sanksi penenggelaman langsung atau setelah lewat proses pengadilan,”.

Selain itu,SATGAS melakukan multitindakan terhadap pemilik kapal seperti menjerat mereka dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Ketenagakerjaan.

“Kami juga mengupayakan pemberian sanksi pidana kepada korporasi, baik itu badan hukumnya maupun pengurus korporasi.”

Hingga April 2017,SATGAS 115 telah menenggelamkan 317 kapal yang berasal dari :
Vietnam (144),
Filipina (76),
Thailand (21),
Malaysia (50),
Indonesia (21),
Papua Nugini (2),
Tiongkok (1),
Belize (1), dan
tanpa negara (1).

Direktur Operasi SATGAS 115 Laksamana Pertama TNI Wahyudi Hendro Dwiyono menambahkan 33 kapal yang akan ditenggelamkan di perairan Natuna merupakan hasil penangkapan selama periode 2016-2017.

*SATGAS menenggelamkan kapal-kapal berbobot antara 60 gross tonnage hingga 150 gross tonnage itu tidak lagi dengan penembakan atau pembakaran, tetapi dengan membocorkan badan kapal*.
*Metode seperti ini memakan waktu, tetapi tetap tidak mengganggu navigasi pelayaran*.-

(Busurnews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here