Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Tegaskan Proses Penyidikan Pengadaan Helikopter AW101 Terus Berjalan

1
134
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Beritasiber.com – Jakarta, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan penyidikan pengadaan helikopter AW101 masih terus berjalan,  TNI bekerjasama dengan KPK tetap memproses dugaan korupsi tersebut.

Gatot Nurmantyo menjelaskan bahwa sesuai perintah Presiden RI agar kasus pengadaan helikopter AW-101 yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp200 miliar tersebut harus diusut sampai tuntas.

“Kalau Presiden memerintahkan kepada Panglima TNI, kepala jadi kaki pun harus saya lakukan untuk berhasil,” ujarnya saat malam akrab Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) dan Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 Pepabri di ruang Balairung Kencana, Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam (22/11/2017).

“Saya sudah mengambil langkah-langkah bersama Angkatan Udara untuk melakukan investigasi dan bersama KPK memeriksa saksi-saksi, dari informasi inilah kita kembangkan. TNI dan Polri mengadakan penyelidikan dan penyidikan serta memanggil mantan KASAU untuk diminta keterangan sebagai saksi dan sudah akan datang,” tutur Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Dalam proses penyidikan, Puspom TNI telah dua kali mengagendakan pemeriksaan keterangan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan TNI Agus Supriatna. Namun sebagai salah satu saksi dalam kasus tersebut, Agus belum pernah hadir memenuhi panggilan tersebut.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan ketidakhadiran mantan KSAU ini bukan tanpa alasan. Agus mangkir dikarenakan jadwal pemeriksaan berbenturan dengan agenda lainnya.

“Ya (panggilan dua kali), beliau ada kesibukan. Kita tunggu saja mungkin setelah selesai sibuknya akan memberi keterangan sebagai saksi,” kata Gatot di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu malam 22 November 2017.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini pun yakin dan optimistis KSAU ke-20 ini akan hadir dalam pemanggilan untuk kali ketiga.

Menurut rencana agenda pemeriksaan keterangan mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Purnawirawan TNI Agus Supriatna yang ketiga kalinya akan dilakukan pada hari Senin 27 November 2017.

Secara terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta POM TNI memeriksa mantan KASAU Marsekal Purnawirawan Agus Supriatna dalam kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101. Namun, pihak KPK tidak secara langsung turut memeriksa Agus. Mereka menyerahkan proses pemeriksaan pada penyidik POM TNI.

“Untuk pemeriksaan pihak-pihak dengan latar belakang militer lebih baik ditanya pada pihak POM TNI karena kewenangan ada di sana,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Kuningan, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

KPK mengatakan, mereka terus berkoordinasi untuk mengungkap pembelian helikopter tersebut. Lembaga antirasuah menyatakan mereka akan meminta POM TNI apabila memang memerlukan keterangan Agus.

“Jika ada kebutuhan proses koordinasi, proses pemeriksaan tentu kita berkoordinasi,” kata Febri.

Kasus ini berawal pada April 2016 saat TNI AU mengadakan pengadaan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus, artinya proses lelang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang.

Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri diduga sebagai pengendali PT Karya Cipta Gemilang mengikuti proses pemilihan dengan menyertakan kedua perusahaan tersebut.

KPK menduga sebelum proses lelang dilakukan, tersangka Irfan Kurnia Saleh sudah melakukan perikatan kontrak dengan Agusta Westland sebagai produsen helikopter angkut dengan nilai kontrak sekitar Rp514 miliar.

Pada bulan Juli 2016 dilakukan penunjukan pengumuman, yaitu PT Diratama Jaya Mandiri dan dilanjutkan dengan kontrak antara TNI AU dengan PT DJM dengan nilai kontrak Rp738 miliar. Pengiriman helikopter dilakukan sekitar bulan Februari 2017.

PT Diratama Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa peralatan militer non-senjata yang juga memegang lisensi dari Amerika Serikat untuk terlibat dalam bisnis di bawah Peraturan Kontrol Ekspor peralatan militer dari AS dan Lisensi (Big Trade Business Licence “SIUP”).

 

(Habibi – dari berbagai sumber)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here