Majelis Hakim Tunda Membacakan Keputusan Kasus Sengketa Logo Apkomindo

0
283

Beritasiber.com – Jakarta, Perkara perdata khusus dengan Nomer : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst , yaitu Gugatan  sengketa  Hak Cipta yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Apkomindo terhadap Sonny Franslay (SF) sebagai tergugat I dan tergugat II Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri karena diduga mendaftarkan hak cipta logo organisasi untuk kepentingan pribadi.

Tercatat sebanyak tujuh belas kali agenda persidangan telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara sengketa logo Apkomindo ini. Sidang yang ketujuhbelas kalinya digelar pada hari Rabu, 28 Febuari 2018 dengan rencana agenda sidang Pembacaan Keputusan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Ketua Marulak Purba SH, MH,.

Namun rupanya sidang hari Rabu, 28 Febuari 2018 ditunda. Hakim Ketua Marulak Purba SH, MH mengatakan,”Sidang dengan agenda untuk membacakan keputusan hakim atas perkara Perkara perdata khusus dengan Nomer : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Maret 2018,”Ujarnya.

Menanggapi ditundanya persidangan tanggal 28 Febuari 2018, Ir. H. Muzakir selaku Sekretaris Jenderal DPP Apkomindo mengatakan,”Kita masih harus bersabar, nampaknya masih diperlukan waktu bagi Majelis Hakim agar dapat mengambil sebuah keputusan yang adil bagi perkara Nomer : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst mengenai sengketa logo Apkomindo ini. Dan kami mewakili seluruh anggota maupun pengurus Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) tetap berharap agar tuntutan kami dikabulkan. Apa yang kami tuntut dalam pembatalan logo Apkomindo yang telah didaftarkan sepihak oleh pihak SF bukanlah untuk kepentingan pribadi. Logo Apkomindo sudah puluhan tahun digunakan oleh organisasi untuk kepentingan anggota dalam berorganisasi. Logo Apkomindo merupakan sebuah identitas organisasi nir laba dan keanggotaan yang bersifat sukarela sehingga sangat aneh jika sekarang kepemilikan logo dikuasai hanya oleh satu orang (pribadi) yang tentunya akan digunakan juga demi kepentingannya sendiri. Secara kasat mata sangat jelas terdapat itikad yang tidak baik dari pihak SF dengan upayanya mendaftarkan logo organisasi Apkomindo atas namanya sendiri.”Terangnya kepada awak media usai persidangan.

“Saya percaya bahwa hukum di negara ini masih memihak kepada kebenaran serta keadilan. Untuk itulah, agar tidak berlarut larut maka baik pengurus maupun anggota Apkomindo seluruh Indonesia mendukung upaya upaya DPP Apkomindo melakukan gugatan pembatalan logo Apkomindo atas nama SF, supaya nantinya logo Apkomindo kembali menjadi milik organisasi. Pada persidangan hari ini dapat dilihat antusiasme pengurus maupun anggota Apkomindo seluruh Indonesia yang menyempatkan diri hadir untuk bersama sama mendengarkan pembacaan putusan hakim. Bahkan kami bersyukur dengan ditundanya persidangan hari ini, karena dapat memberi kesempatan lagi bagi para anggota Apkomindo yang belum sempat hadir kali ini, teman teman Apkomindo masih dapat menyiapkan waktunya agar dapat hadir pada persidangan berikutnya  yaitu tanggal 14 Maret 2018. Dan saya yakin pada sidang berikutnya anggota maupun pengurus Apkomindo akan lebih banyak lagi yang dapat hadir di PN Jakarta Pusat untuk memberikan dukungan.”Tambah Muzakir Sekjend Apkomindo ini.

Menurut Ir. Soegiharto Santoso sebagai pihak penggugat yang bertindak selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) sesuai SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017 dan menjadi tumpuan harapan bagi seluruh anggota Apkomindo baik di pusat maupun daerah daerah seluruh Indonesia mengatakan,”Gugatan DPP Apkomindo terhadap Pak Sonny Franslay sebagai salah seorang pendiri organisasi Apkomindo ini harus kami lakukan karena pendaftaran seni logo Apkomindo atas nama pribadinya kami rasakan mengancam eksistensi seluruh anggota asosiasi. Seperti dapat kita lihat dalam eksepsi Tergugat I yang mengatakan “sejak kepengurusan Suhanda Wijaya tahun 2008 sampai kepengurusan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tahun 2017 (Lebih kurang 10 tahun) dan juga tuntutan 24 Milyar yang harus dibayarkan oleh Apkomindo karena telah menggunakan logo Apkomindo yang telah dicatatkan kepemilikan hak ciptanya secara pribadi olehnya. Artinya dengan berbekal sepucuk surat pencatatan Hak Cipta Logo Organisasi Apkomindo dia dapat menggunakannya secara sewenang wenang melarang seluruh pengurus dan anggota organisasi untuk menuruti ambisi pribadinya, apabila tidak dituruti maka baik pengurus maupun anggota Apkomindo dapat dituntut baik perdata maupun pidana. Ini sangatlah berbahaya, ”Ungkapnya kepada awak media yang hadir saat persidangan berlangsung di PN Jakpus.

“Sejak awal didirikannya Apkomindo tidak pernah ada larangan bagi segenap pengurus maupun anggota Apkomindo untuk menggunakan nama dan logo Apkomindo, bahkan dalam AD/ART organisasi Apkomindo disebutkan bahwa nama dan logo merupakan identitas organisasi, yang artinya sejak diciptakannya nama dan logo Apkomindo adalah untuk kepentingan organisasi. Namun sejak tahun 2016, tanpa ada informasi apapun yang diberikan kepada pengurus maupun anggota tiba tiba ada dimuat di koran pos kota (salah satunya) tentang pelarangan penggunaan logo apkomindo, pasalnya karena logo Apkomindo sudah tercatat atas nama pribadi pak Sonny  Franslay  yaitu dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY,”Tambah Hoky sapaan akrab Ir. Soegiharto Santoso.

Hoky melanjutkan,”Bahkan saya pribadi pernah ditahan di dalam rutan pajangan Bantul selama 43 hari karena tuduhan pelanggaran menggunakan logo Apkomindo tanpa ijin dari pemilik Hak Cipta yang telah tercatat dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY tersebut. Sebuah perkara yang ironis bukan ? Bayangkan, seorang Ketua Umum sebuah organisasi nir laba, yang notabene bergerak tidak dalam kerangka mencari keuntungan, namun dapat dikriminalisasi dengan tuduhan sepele yaitu menggunakan sebuah logo yang berpuluh puluh tahun digunakan pula oleh seluruh anggota organisasi dan tiba tiba dapat dipidanakan dengan semena-mena,”Pungkasnya.

Dalam pantauan Beritasiber.com di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari rabu, 28 Febuari 2018, nampak hadir para pengurus dan puluhan anggota Apkomindo dari berbagai daerah Indonesia yang menyempatkan diri mengikuti agenda persidangan. Sementara dari pihak tergugat I nampak hadir beberapa  orang  anggota Apkomindo DKI yang diketuai oleh Rudi Muliadi dan 2 orang dari kantor Kemenkumham serta pengacara tergugat. Sayangnya dari para pihak tergugat tidak ada yang bersedia memberikan keterangan terkait perkara ini.

(Maz Dharma)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here