Logo Organisasi Kok Malah  Diprivatisasi, Tak Baik – Tak Baik  !

0
130

Beritasiber.com – Jakarta, Bagi seluruh anggota Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau yang terkenal dengan nama APKOMINDO sejak awal dideklarasikan pendiriannya oleh sekelompok pengurusnya tak pernah ada pelarangan menggunakan atribut atribut Apkomindo termasuk penggunaan seni logo Apkomindo. Namun rupanya sejak Logo Apkomindo dicatatkan hak ciptanya ke Dirjen HAKI secara pribadi oleh salah seorang pengurusnya, seluruh anggota Apkomindo berpotensi terancam  dikriminalisasi.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terungkap dari kesaksian para pengurus maupun anggota organisasi nir – laba ini bahwa tidak pernah ada larangan untuk menggunakan seni logo Apkomindo.

Ketua Umum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso selaku pihak penggugat menghadirkan 9 orang saksi yaitu

  1. SANDI KUSUMA, pada persidangan tanggal 29 Januari 2018. Saksi masuk Apkomindo sejak tahun 2000 dan pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo Bali. Saksi juga pernah menjadi pengurus di Dewan Pertimbangan Asosiasi DPP Apkomindo.
  2. SIMON PURBA, pada persidangan tanggal 29 Januari 2018. Saksi masuk Apkomindo sejak tahun 2000 dan pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo Solo. Saksi juga pernah menjadi pengurus di Dewan Pertimbangan Asosiasi DPP Apkomindo.
  3. TECKY TANARDI, pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 .Saksi adalah pendiri APKOM JATIM pada bulan Juli 1991. Setelah APKOM JATIM berdiri, saksi kemudian dihubungi oleh Pak Sonny Franslay untuk kepentingan mendirikan APKOM JAKARTA. Saksi lalu bertemu Pak Sonny Franslay di kantornya di Jakarta. Sonny Franslay kemudian meminta izin kepada Saksi untuk boleh menggunakan nama APKOM di Jakarta. Saksi memberikan izin penggunaan nama APKOM tersebut. Saksi juga memberikan saran agar diberikan tambahan kata INDO dibelakang kata APKOM. Saksi hadir pada saat pembentukan APKOMINDO di Jakarta. Saksi pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo Jatim.
  4. LUKAS LUKMANA, pada persidangan tanggal 31 Januari 2018. Saksi masuk Apkomindo sejak tahun 2000 dan pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo Semarang. Saksi juga pernah menjadi pengurus di Dewan Pertimbangan Asosiasi DPP Apkomindo.
  5. RUDI RUSDIAH, BE. MA., pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 . Saksi masuk Apkomindo sejak tahun 1995 dan pernah menjadi pengurus di DPP Apkomindo. Saksi adalah Sekretaris Jenderal DPP Apkomindo periode 1999-2002 pada saat Pak Hidayat menjadi Ketua Umum. Saksi juga pernah menjadi pengurus di Dewan Pertimbangan Asosiasi DPP Apkomindo.
  6. PUGUH, pada persidangan tanggal 31 Januari 2018 Saksi masuk Apkomindo sejak tahun 2010 dan pernah menjadi pengurus di DPD Apkomindo Bogor. Saksi juga pernah menjadi pengurus di Dewan Pertimbangan Asosiasi DPP Apkomindo.
  7. Hendra Widya, pada persidangan tanggal 05 Pebruari 2018.
  8. Andi Ho, pada persidangan tanggal 05Pebruari 2018
  9. Sugiyatmo pada persidangan tanggal 05 Pebruari 2018

 

Dari keterangan para saksi tersebut diatas diperoleh keterangan bahwa :

  • Di dalam AD/ART disebutkan Logo Apkomindo adalah merupakan identitas Apkomindo.
  • Di dalam AD/ART disebutkan setiap anggota dan pengurus Apkomindo berhak untuk memakai Logo Apkomindo.
  • Apkomindo bersifat sosial dan non profit.
  • Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu tentang adanya Bukti TI.3A dan Bukti TI.3B berupa surat permohonan izin penggunaan Logo Apkomindo yang diajukan Pak Hidayat dan Pak Hengky kepada Pak Sonny Franslay.
  • Saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu harus ada permohonan izin untuk penggunaan Logo Apkomindo kepada Sonny Franslay.
Rudi Rusdiah saat diwawancarai awak media.

Seperti dalam agenda sidang hari Kamis (01 Feb 2018) DR. Rudi Rusdiah, BE, MA yang pernah menjabat sebagai Sekjen DPP Apkomindo tahun (1999) dan menjabat sebagai Ketua Umum DPP Apkomindo (2015), dalam kesaksiannya mengatakan,”Saya belum pernah melihat di dalam AD dan ART Apkomindo, maupun di dalam Katalog  Pameran Apkomindo (2000) serta di dalam Tabloid internal Apkomindo (2017) tentang adanya Peraturan/SOP keharusan minta Ijin Pemakaian Merek dan Logo APKOMINDO kepada Saudara Sonny Franslay.”Ujarnya.

Surat Kesaksian Rudi Rusdiah
Surat Kesaksian Rudi Rusdiah

Menurut penuturan Soegiharto Santoso sebagai pihak penggugat dalam Sengketa Hak Cipta seni logo Apkomindo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomer perkara : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst dimana DPP Apkomindo menggugat kepada  Sonny Franslay untuk pembatalan Hak Cipta Logo Apkomindo yang didaftarkan atas nama pribadinya mengatakan,” Awalnya logo Apkomindo yang telah digunakan sejak didirikan tahun 1991 dibiarkan untuk digunakan oleh organisasi, kemudian secara tiba-tiba pada tahun 2016 dilarang, sehingga para pengurus yang telah terlanjur menggunakan terancam di kriminalisasi, tujuannya agar satu persatu yang tidak mau tunduk & menurut kehendak pihak SF, maka akan di kriminalisasi, seperti yang telah saya alami, oleh karena itulah maka saat ini kami sedang melakukan gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo yang disinyalir didaftarkan secara diam-diam atas nama diri pribadi Sonny Franslay, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst ,”Ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar usai sidang tanggal 12/02/2018 di PN Jakpus.

Hoky  menambahkan,” Di dalam Surat  Eksepsi dan Jawaban Tergugat I yang ditandatangani langsung oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM dan Sordame Purba, SH serta Nurul Firdausi, SH ada tertuliskan; “Menghukum tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) perhari setiap kali tergugat Rekonpensi melanggar sebahagian maupun seluruh isi dari Putusan Provisi ini, menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian yang timbul akibat pemakaian hak cipta logo Apkomindo tanpa ijin sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), kerugian tersebut dihitung sejak tahun 2008. Hal ini sangat tidak baik bagi seluruh anggota Apkomindo seluruh Indonesia. Karena semua anggota dan pengurus terancam dipidanakan.”

Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Umum DPP Apkomindo sebagai penggugat mengatakan,“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010, pada pokoknya diperoleh kaidah hukum yaitu bahwa logo perusahaan tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo perusahaan. Dengan menggunakan penafsiran analogis (yaitu perusahaan dianalogikan dengan asosiasi/organisasi), maka seharusnya logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo organisasi.”

Wakil Ketua Umum Apkomindo Bidang Hukum Andi Christopher sedang konferensi pers (12/02/2018) di PN Jakpus.

Secara terpisah, Andi Christopher selaku Wakil Ketua Umum bidang hukum Apkomindo mendukung upaya Hoky. Andi mengatakan kepada awak media,” “Dengan mengingat Seni Logo “APKOMINDO” adalah merupakan “LAMBANG ORGANISASI APKOMINDO” yang telah lama digunakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentunya terhadap Seni Logo “APKOMINDO” tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan , namun demikian Seni Logo “APKOMINDO” tersebut telah terlanjur didaftarkan secara diam-diam dan tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ; oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Obyek Sengketa berupa Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY in casu Tergugat I dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ; selanjutnya setelah Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I tersebut dibatalkan, dengan demikian secara hukum Penggugat sebagai sebuah Perkumpulan dan atau Badan Hukum memiliki hak penuh untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sebagai Lambang Organisasi. Sebab sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,”Pungkasnya.

”Saya berharap bahwa tuntutan kami dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Karena dengan dibatalkannya Hak Cipta logo Apkomindo dari tangan tergugat akan menyelamatkan banyak sekali anggota Apkomindo dari tujuan tidak baik mereka. Kami bergabung di Apkomindo bukan untuk dipidanakan. Kami bergabung secara sukarela karena awalnya tujuan organisasi ini baik, namun kalau ternyata ada pihak pihak yang beritikad tidak baik seperti ini kami merasa didzalimi,”Tutur Andi.

Sementara itu dari pihak tergugat bersikukuh bahwa seni logo Apkomindo sejak awalnya memang dibuat oleh Sonny Franslay sebagai salah seorang pendiri Apkomindo dan sudah seharusnya untuk penggunaan logo Apkomindo wajib meminta ijin kepada Sonny Franslay.

Dalam keterangan para saksi dari pihak tergugat serta bukti TI.3A dan Bukti TI.3B berupa surat permohonan izin penggunaan Logo Apkomindo yang diajukan oleh Hidayat Tjokrodjojo dan  Hengky kepada Sonny Franslay tertulis bahwa mereka selalu minta ijin saat menggunakan logo Apkomindo. Saksi lainnya seperti Agus Setiawan Lie dan Irwan Japari serta Rudi D. Muliadi membenarkan hal itu.

Alasan utamanya mereka meminta ijin adalah karena Sonny Franslay dianggap sebagai pendiri dan pencipta Apkomindo. Dan seni logo Apkomindo awalnya dibuat oleh Sonny Franslay meskipun digunakan untuk kepentingan organisasi. Bahkan saat ini Logo Apkomindo sudah terdaftar dalam Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY  yang saat ini in casu Tergugat I dalam perkara nomer : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut penilaian Maria Elkaliliasari seorang pemerhati hukum dari Bandung yang sempat mengikuti sidang sengketa Logo Apkomindo ini mengatakan,”Apabila sejak awal  dideklarasikan bahkan tertuang dalam AD/ART Apkomindo bahwa Logo Apkomindo adalah identitas organisasi, kemudian selang puluhan tahun didaftarkan atas nama pribadi, ini perlu digali apa kepentingannya dan tujuannya. Logo Organisasi Kok Malah  Diprivatisasi, Tak Baik – Tak Baik  ! “Ujarnya.

Dalam pantauan beritasiber.com sidang sengketa hak cipta logo Apkomindo  akan segera diputuskan perkaranya. Sidang berikutnya hari Senin, 19 Febuari 2018 akan dibacakan kesimpulan kesimpulan sebelum penentuan keputusan yang bersifat inkracht pada sidang berikutnya. Keutuhan sebuah organisasi besar sedang diuji melalui dinamika internal yang sangat dinamis.

(Maz Dharma)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here