Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Siap Membantu Korban Kasus BLBI

0
81

Beritasiber.com – Jakarta, Kasus BLBI rupanya masih banyak menyisakan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Begitu banyak masyarakat yang terdampak dari dilikuidasinya bank bank nasional era krisis moneter melanda negeri ini.

Salah satu contoh korban, sebut saja Treeswaty Lanny Susantya yang setelah Bank Utama dilikuidasi maka assetnya oleh pemerntah dialihkan ke pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun diduga akibat tidak ada transparansi pengelolaan asset asset negara tersebut, maka saat ini Treeswaty Lanny Susatya { singkat TLS} mengalami kerugian assetnya yaitu Ruko di jalan Letjen Suprapto No. 60 Blok A 10 RT. 01/02Cempaka Baru Jakarta Pusat akan dieksekusi pada hari rabu 11/04/18.

Treeswaty Lanny Susantya merasa bahwa dirinya dikriminalisasi dengan kasus ini. Banyak korban BLBI seperti dirinya yang asetnya dialihkan oleh pemerintah kepada pihak Badan Lelang Mandiri dan KPKNL yang mensyahkan, Bank Bukopin selaku penerima BLBI dari pemerintah tidak melaksanakan fungsinya sebagai bank penerima amanah tersebut. Ini cacat hukum karena proses lelang saat yang ditunjuk oleh Bank Bukopin mekanisme illegal, tanpa syarat menunjuk Efry Johny Co meng- casie – kan penagih selaku pihak debitur,” tuturnya.

Lanny yang didampingi Bowo Wakil Ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DKI Jakarta pun mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI (DPRD DKI) untuk meminta perlindungan hukum pada haris selasa, 10 April 2018 dan diterima dengan baik oleh Komisi A.

“Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL) dalam proses lelang pun illegal hingga menunjuk pihak Efry Johny Co selaku debitur untuk menguasai asset dan pemindahkan atas asset negara. Dari pihak BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan kepada pihak kami dengan alasan jelas. Padahal pihaknya telah berjanji akan melunasi hutang dan sisa kredit yang sudah kami lakukan sejak tahun 2006, dimana ketentuan dalam perundangan sudah jelas kami akan mendapat discount asset BLBI yang dikucurkan pemerintah hingga mencapai 72%.”Ungkap Lani di depan Komisi A DPRD DKI.

Lani melanjutkan,”Rencana eksekusi Pengosongan terhadap lahan tanah dan bangunan seluas 220 M dengan 4 lantai milik saya di Jl. Letjend Suprapto No. 60 Blok A 10 RT. 01/ 02 Cempaka Baru Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari Rabu 11 April ini juga cacat hukum. Saya sedang melakukan pelawanan. Surat pelawanan saya tanggal 18 Januari 2018 di PN Jakpus sedang diproses Pak. Jadi saya mohon kepada Dewan agar dapat melindungi hak hukum saya yang sedang didzolimi.” pintanya.

Anggota DPRD Komisi A yang menemui lany dipimpin oleh HM Guntur SE, MM., Jamaludin Lamanda SH., MH., Ingard Joshua, Gani Suwondo SH. merespon dengan baik.

Guntur mengatakan,”Kami akan berusaha untuk membantu persoalan ini. Berkas berkas yang berhubungan dengan kasus ini tolong dilengkapi agar dapat kami tindaklanjuti dengan segera. Terkait eksekusi lahan yang akan dilaksanakan besok, kita akan berusaha untuk dapat ditunda sampai permasalahan hukumnya benar benar clear dahulu,”Katanya.

Semua anggota Dewan yang hadir memberi respon yang positif, bahkan menyarankan agar membuat surat aduan resmi kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta agar dapat diberikan tanggapan yang resmi yang dihasilkan dalam Rapat Dewan.

(Dharma & team)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here