Ketum PWRI Suriyanto : Membanjirnya Tenaga Kerja Asing Rugikan Pribumi

0
82

Beritasiber.com – Jakarta, JAKARTA, Pada momentum peringatan hari buruh Internasional 1 Mei 2018, diwarnai dengan sikap sebagian elemen buruh maupun masyarakat ‘menggugat’ Perpres Nomor 20 Tahun 2018, yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018.

Menurut versi Pemerintah, peraturan presiden ini untuk mengatur penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia dalam rangka melindungi kepentingan tenaga kerja dalam negeri, namun serikat buruh menganggap adanya peraturan presiden ini justru merugikan tenaga kerja lokal.

Menurut Ketua Umum PWRI Suriyanto PD, ada beberapa pasal dalam Perpres tersebut yang   dinilai merugikan tenaga kerja lokal diantaranya adalah Pasal 10 ayat (1) huruf a pemegang saham yang menjabat sebagai direksi atau komisaris tidak diwajibkan memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing ( RPTKA ).

Dikatakan Suriyanto, hal itu jelas sangat berlawanan dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tentang  Ketenaga kerjaan.

“ Jelas melanggar peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan. Padahal dalam UU Nomor 13 tahun 2003, jelas-jelas disebutkan bahwa semua pekerja apapun levelnya jika merupakan tenaga kerja asing, wajib memiliki RPTKA,” ungkapnya.

Tak hanya itu, kandidat Doktor ilmu hukum ini juga menyoroti Pasal 10 ayat 1 huruf c yang menyatakan bahwa pemberi kerja kepada TKA tidak wajib memiliki RPTKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

Nah, ayat ini tampaknya dijadikan dasar hukum bagi penggunaan TKA dalam pembangunan infrastruktur dan proyek pemerintah yang terkait dan utang luar negeri dan investasi dari Tiongkok.

“ Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa penggunaan TKA pada level apapun diperbolehkan selama digunakan untuk pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Inilah awal malapetaka buat bangsa ini. Dampaknya, TKA membanjiri Republik ini,” tuturnya.

Fakta maraknya penggunaan TKA di Indonesia merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak, persoalan tenaga kerja di Indonesia belum teratasi dengan baik. Angka pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus saja mencapai 7,04 juta orang, untuk kondisi sekarang bisa jadi lebih dari itu.

Angka tersebut, menunjukkan ada peningkatan jumlah penganggur dibandingkan jumlah penganggur pada Februari 2017 yang sebanyak 7,01 juta orang.

“ Peningkatan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan. Ini yang seharusnya menjadi fokus perhatian Pemerintah. Jangan berdalih macam-macam seperti peningkatan investasi lah, begono begini. Mau dikemanakan anak bangsa ini?” sesalnya.

Mobilisasi Kebablasan

Mobilisasi besar besaran tenga kerja asing asal Tiongkok ke berbagai proyek infrastruktur di Morowali Sulawesi Tengah pada belakangan ini, memantik persoalan baru. Temuan Komisioner Ombudsman, bahwa buruh buruh asal Tiongkok sudah mengambil alih pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan tenaga kerja lokal seperti sopir, dan lain sebagainya sungguh menyesakkan dada.

Jargon transfer teknologi yang diharapkan terjadi dalam proses penanaman modal asing tidak diwujudkan Seharusnya, proses transfer teknologi mulai dilakukan dengan melatih pekerja lokal oleh perusahaan multinasional untuk menggantikan posisi manajemen.

“ Dalam kondisi seperti yang terjadi di Morowali, persaingan antara pekerja lokal dan pekerja asing (TKA) tidak bisa dihindari. Mobilisasi tenaga kerja antar negara yang terjadi saat ini sudah kebablasan dan bisa mengancam perekonomian nasional,” kataSuriyanto.

Suriyanto berpendapat,  ketidak adilan atas pekerja pribumi disana, tentang penguasaan lahan yang tidak adil, pencemaran lingkungan, gangguan sosial masyarakat pribumi, juga tentang ribuan pekerja China yang masuk mengisi lowongan pekerjaan di Proyek Nickel di Morowali, dari tenaga ahli, sopir, hingga tukang pikul, adalah persoalan yang harus disikapi agar tidak menjadi bom waktu.

Ditandaskan Suriyanto, melihat fakta di lapangan, agar tidak dianggap hoaks, menyarankan agar Pemerintah bersama elemen masyarakat lain seperti wartawan, imigrasi, kepolisian, elemen buruh serta kementerian tenaga kerja melakukan studi empiris bersama sama, agar mendapatkan bukti yuridis yang akurat, tidak saling fitnah.

“Saya sebagai Ketum PWRI siap turut serta bila pemerintah ingin melakukan hal tersebut. Siapapun yang terlibat dalam masalah buruh  ilegal asing tindak dengan tegas. Hal ini penting  agar masalah TKA asing tidak mengorbankan nama baik para investor yang benar dan bekerja menanamkan modal nya di NKRI ini. Dan cabut semua peraturan TKA dan kepemlilikan asing di NKRI ini bila melanggar undang undang. Jangan ada dusta kita antara negara dan rakyatnya,” tandasnya.

(Sumber  : nusantaranews.org)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here