Jenderal Tito Diberondong Pertanyaan dalam Raker POLRI dengan Komisi III DPR RI

0
113

Jenderal Tito Karnavian (ist)

Beritasiber.com – Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta jajaran mengadakan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Rabu (22/02) membahas sejumlah agenda. Diantaranya adalah, pelaksanaan tugas dan fungsi Polri, Intelijen, terorisme dan evaluasi terkait dengan aksi 212 lalu.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III, Asrul Sani mempertanyakan soal penetapan sebagai tersangka terhadap Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua, Adnin Armas yang menjadi tersangka (TPPU) terkait sumbangan umat Islam untuk Aksi Bela Islam yang disalurkan melalui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Pada kasus yang menyeret nama Ketua Umum GNPF-MUI, Bachtiar Nasir tersebut, Asrul Sani juga mempertanyakan, kenapa Polri tiba-tiba menyelidiki dugaan adanya TPPU dana publik yang ada di rekening Yayasan Keadilan Utuk Semua, tanpa tidak ada tindak pidana pokoknya.

“Apakah Polri melakukan hal yang sama seperti sumbangan yang dikumpulkan oleh relawan teman Ahok?” ucap politisi dari PPP tersebut di Gedung DPR RI, Rabu (22/02).

Menurut Asrul, meskipun Polri memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, namun dasar untuk melakukan penyidikan kasus sumbangan umat ini dipertanyakan.

Tito menjelaskan, yayasan KUS memberikan surat kuasa kepada Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Bahtiar Nasir. Bahtiar kemudian memberikan kuasa kepada salah seorang petugas bank syariah berinisial IS, yang juga telah dijadikan tersangka dalam kasus ini, untuk mencairkan uang.

“Yayasan ini memberikan surat kuasa bagi saudara Bachtiar Nasir, dan kemudian oleh Bachtiar Nasir dikuasakan kembali kepada petugas Bank Syariah yang bernama saudara IS,” ucapnya.

Dikatakannya, menurut UU nomor 28 tahun 2004 perubahan UU 16 tahun 2001, diatur bahwa dana yayasan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa izin dari pengurus lain. Bachtiar diberikan kuasa oleh Adnin untuk mengelola itu.

“Itu dapat melanggar pasal 5 UU 28/2004 yang ancamannya ada di pasal 70 UU no 16/2001 yaitu dengan ancaman 5 tahun. Untuk itu, saudara Adnin maupun saudara Bactiar Nasir kami dengar keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi. Dan untuk saudara Adnin sebagai tersangka kasus pelanggaran UU yayasan,” paparnya.

Sementara itu ,pada kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyebutkan, ada aliran dana sebesar Rp 30 miliar yang mengalir ke Teman Ahok dari perusahaan pengembang reklamasi di Pantai Utara, Jakarta.

“Kami dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar Rp 30 miliar untuk Teman Ahok. Dana tersebut disalurkan lewat Sunny dan Cyrus,” kata Junimart di ruang rapat Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

“Salah satu orangnya Cyrus. Kan dipecat. Kami bilang ke KPK biar ini berkembang,” lanjut dia.

Junimart mengaku memiliki dokumen terkait informasi tersebut. Namun, ia enggan menyebutkan dari mana informasi tersebut didapatkannya.

Selain itu, Angota Fraksi Partai Demokrat, Erma Suryani Ranik  juga  meminta penjelasan terkait aksi demonstrasi ratusan mahasiwa di Kediaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab pihaknya merasa heran dengan pernyataan Polri yang mengaku tidak mendapat informasi soal rencana aksi tersebut. Pihaknya pun kecewa dengan pengamanan Polri dalam menjaga mantan Presiden RI.

“Fraksi Demokrat menanyakan dan ingin mendapatkan klarifikasi dari pihak kepolisian terkait dengan serombongan mahasiswa yang beberapa waktu lalu menyampaikan kegiatan penyampaian pendapat tidak jauh dari rumah ketum kami,” kata Erma.

selain Erma Suryani, Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman mengingatkan, institusi kepolisian bukan alat kekuasaan. Sebagai institusi, kepolisian seharusnya menjalankan tugas memelihara keamanan, penegakan hukum dan mengayomi masyarakat bukan alat kekuasaan.

“Kami ingin menegaskan institusi kepolisian Kapolri bukan lah alat kekuasaan. Kapolri bukan alat penguasa dalam negara hukum posisi kepolisian sangat penting untuk menjamin terpeliharanya keamanan, untuk menjamin tegaknya hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Benny menduga kepolisian tidak netral dalam gelaran Pilkada 2017. Pihak kepolisian dianggap tidak netral dan berkontribusi memenangkan pasangan tertentu di Pilgub DKI Jakarta.

“Kami mencatat ada anggota yang memainkan mata baik scara langsung dengan cara halus sampai cara yang tidak langsung dan kasar sekali pun. Apakah ada cara-cara halus yang mengesankan institusi Polri netral. Invisible hand memenangkan pasangan tertentu,” terangnya.

Polri terkesan memberikan fasilitas bagi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar menuding SBY sebagai aktor intelektual rekayasa kasus pembunuhan Bos PT Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain di Bareskrim Mabes Polri. Menurut Benny, fitnah itu bertujuan untuk merusak kredibilitas putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono yang ikut dalam kontestasi Pilgub DKI.

“Setelah saudara Antasari Azhar napi diterima karpet merah oleh Presiden beliau mendatangi Bareskrim dia menginginkan Mabes untuk mendiskreditkan mantan Presiden ke enam. Tujuan akhirnya menghancurkan citra salah satu pasangan calon di Pilkada DKI,” ungkapnya.

Wakil Ketua komisi III ini juga menyoroti proses hukum yang dilakukan Polri kepada Basuki T Purnama dalam kasus penistaan agama. Polri terkesan lamban mengusut Ahok. Setelah ada tekanan dari aksi besar-besaran ormas keagamaan, Polri baru menaikkan status tersangka kepada Ahok.

“Ada juga paslon bermasalah hukum perlu diingat Kapolri penganggung jawab tunggal ketertiban dan penegakan jukum. Apa artinya, tegakkan konstitusi hukum aturan tidak boleh tunduk pada tekanan massa sekalipun. Besok-besok datang massa tekan lagi diproses,” tandas Benny.

Fraksi Demokrat juga menyoroti soal Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang membina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Benny menuding Polri membentuk dan mempersenjatai GMBI untuk diadu domba dengan massa FPI.

“Kasus Kapolda Jabar, saya semasih yang dengan tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jabar. Mengapa? Sebab saya mendapat info yg akurat saudara Kapolda Jabar membentuk membina ormas yg dipersenjatai dan diadu oleh ormas lainnya,” ujarnya.

“Kepolisan harus tegas ormas anarkis pelanggaran hukum proses mereka secara hukum. Tangkap mereka sesuai hukum berlaku tapi tidak boleh ormas satu dibina untuk diadu domba dengan ormas lain. Menurut saya ini tidak boleh,” sambungnya.

Kasus lain yang ditanyakan yakni soal penangkapan 11 aktivis yang diduga mengagendakan makar terhadap Presiden Joko Widodo. Padahal, menurutny, Rachamawati dan kawan-kawan tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan makar.

“Kasus 11 tokoh yang ditangkap. Saya sungguh-sungguh kaget, yang ditangkap ini macan ompong, macan ompong, mengapa sih macan-macan ompong yang ditangkap sedangkan macan-macan punya gigi dibiarkan bahkan dipelihara tetapi apabila ini sekedar menciptakan ketakutan dimasyarakat bukan cara beradab. Tidak bedanya dengan aksi terorisme terhadap demokrasi,” bebernya. (Poris/mer/ts/ep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here