Hoky Ketum Apkomindo Di Vonis Bebas Murni Dan Dipulihkan Nama Baiknya Oleh PN Bantul

0
1551
Persidangan di PN Bantul senin 25 September 2017 pembacaan putusan

Beritasiber.com – Bantul, Kasus dugaan pelanggaran hak cipta seni logo Apkomindo yang dituduhkan kepada Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso yang terregister dalam No. Reg. Perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 pada hari senin 25 September 2017 telah dinyatakan batal demi hukum dan membebaskan Hoky dari seluruh tuntutan hukum, memulihkan nama baik terdakwa serta membebankan biaya persidangan kepada Negara.

Pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dipimpin oleh Hakim Ketua Subagyo, SH.,M.Hum, Hakim Anggota Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH. Dan Hakim Anggota Cahya Imawati, SH., M.Hum secara bergantian.

Pada kegiatan sidang kasus Apkomindo senin 25 September 2017 kali ini Majelis Hakim memberikan kesempatan agar awak media dapat meliput secara utuh dan lengkap jalannya persidangan.

Ketua Majelis Hakim Subagyo, SH., M.Hum yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul mengatakan,”Sidang hari ini dengan agenda pembacaan putusan PN Bantul terbuka dan dibuka untuk umum. Untuk jalannya sidang hari ini Majelis Hakim memberikan kesempatan secara penuh kepada para wartawan untuk dapat meliput kegiatan sidang.”Ujarnya yang disambut dengan gembira oleh seluruh pengunjung sidang dan para awak media.

“Meskipun hari ini saya sebenarnya dalam kondisi kurang sehat, namun harus tetap menjalankan tugas untuk menyelenggarakan kegiatan persidangan dengan agenda pembacaan putusan.”Ungkap Subagyo, SH.,M.Hum yang memang terlihat kurang sehat saat membacakan hasil putusan sidang terlihat dari raut wajah dan suaranya yang serak serta sering terbatuk batuk.

Apresiasi yang setinggi tingginya kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bantul yang bekerja esktra keras menangani perkara : PDM-92/BNTUL-Euh/11/2016 yang telah menyeret Ketua Umum Apkomindo dalam permasalahan hukum dugaan melanggar hak cipta sampai dengan pembacaan putusan yang menyatakan Ir. Soegiharto Santoso tidak terbukti bersalah, memulihkan nama baik terdakwa dan membebankan biaya kepada Negara.

“Dengan ini menyatakan bahwa Ir. Soegiharto Santoso bin Poeloeng Santoso dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah, kedua membebaskan terdakwa dari semua tuntutan, ketiga memulihkan nama baik terdakwa serta membebankan biaya perkara kepada Negara,”Kata Hakim Subagyo, SH.,M.Hum di depan persidangan di PN Bantul 2017 di hadiri Hakim Anggota Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH., Hakim Anggota Cahya Imawati, SH., M.Hum, Panitera Pengganti: Sri Haryani, Jaksa Penuntut Umum Ansyori, SH., Terdakwa Ir. Soegiharto, Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta ratusan orang pengunjung sidang, baik dari para pengurus DPP Apkomindo, DPD Apkomindo, juga anggota masyarakat dan para awak media.

Dalam persidangan sebanyak 34 kali di PN Bantul memang  terungkap Ir. Soegiharto Santoso tidak terbukti melakukan pelanggaran sama sekali dan yang melakukan penggunaan Logo Apkomindo di Pameran Mega Bazaar 2016 adalah Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY, namun dalam putusannya Hakim menyatakan Dicky Purnawibawa tidak bersalah juga, karena logo organisasi TIDAK BOLEH didaftarkan atas nama Pribadi, oleh karena itu barang bukti uang Rp. 90.450.553,- dikembalikan kepada  Dicky Purnawibawa selaku Ketua DPD Apkomindo DIY.

Independensi lembaga pengayoman dalam Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas dan kekuasaannya bebas dari intervensi siapapun.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan: “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Patut dicatat bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 muncul pada amandemen ketiga (2001). Setelah amandemen, UU Kekuasaan Kehakiman mengalami perubahan lagi, menjadi UU No. 4 Tahun 2004. Pasal 28 ayat (1) UU No. 8 Tahun 204 menyebutkan agar dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terbaru adalah UU No. 48 Tahun 2009. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan juga: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Mantan hakim agung, J. Johansyah (2010: 74), menggarisbawahi bahwa independensi dalam rumusan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan penyelenggaraan peradilan. Di sini pengertiannya bukan pada kelembagaan, tetapi pada fungsi utama lembaga peradilan di tengah masyarakat, yaitu pemutus suatu sengketa hukum. Karena itu, kalimat berikutnya dalam Pasal konstitusi tersebut adalah ‘berdasarkan hukum dan keadilan’.

Pentingnya jaminan independensi kekuasaan kehakiman dalam konstitusi sebenarnya sudah lama didorong agar lebih kuat (KRHN dan LeIP, 1999), apalagi merujuk pada pengalaman selama ini kekuasaan sering mengintervensi hakim.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, kata Bagir Manan (2009: 83) diperlukan untuk menjamin ‘impartiality’ dan ‘fairness’ dalam memutus perkara, termasuk perkara-perkara yang langsung atau tidak langsung melibatkan kepentingan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pengadilan atau hakim harus independen tidak hanya terhadap cabang kekuasaan lain, tetapi juga dengan pihak-pihak yang berperkara.

Independensi hakim itu bisa bersifat normatif, bisa juga bersifat realita. Kedua independensi itu tidak bisa dipisahkan (Muchsin, 2004: 10). Ada juga yang membedakan independensi dalam arti sempit dan arti luas. Pada dasarnya, independensi kekuasaan kehakiman tak semata independensi kelembagaan, tetapi juga independensi personal hakim. Independensi hakim karena itu adalah kondisi di mana para hakim bebas dari pengaruh apalagi tekanan lingkungannya dan mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum.

Menjaga independensi hakim memang tidak mudah. Namun nampaknya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bantul yaitu Hakim Ketua Subagyo, SH.,M.Hum, Hakim Anggota Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH. Dan Hakim Anggota Cahya Imawati, SH., M.Hum telah mampu menjadi para penegak hukum yang professional dan independen karena mengadili suatu perkara hanya berdasarkan fakta yang terbukti di pengadilan dan berdasarkan hukum. Meskipun awalnya diterpa oleh isu yang telah lama beredar bahwa “ada orang yang sudah siap menyediakan dana (tidak terbatas) agar Hoky masuk penjara”.

Suasana Persidangan yang penuh kegembiraan saat Hoky divonis bebas murni

Ariseno Soeharsono, SH.,MH., salah seorang dari 9 tim anggota penasihat hukum Hoky mengatakan,”Dalam situasi krisis kepercayaan terhadap independensi para penegak hukum di negeri ini saya sangat mengapresiasi keputusan Majelis Hakim PN Bantul yang telah memutus klien saya Ketua Umum Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso dengan vonis bebas. Hal ini memberikan angin segar kepada masyarakat yang memerlukan pengayoman dan keadilan di negeri ini. Lembaga Kehakiman layak diberi acungan jempol, terutama para hakim di Pengadilan Negeri Bantul,”Ujarnya kepada beritasiber.com (25/9/17).

Bimas Ariyanta Tim Penasihat Hukum Hoky juga merasa lega dan bersyukur bahwa kliennya telah mendapatkan keadilan. “Saya bersyukur bahwa Majelis Hakim telah memberikan keadilan yang sebenar benarnya sesuai fakta hokum yang terungkap di persidangan selama ini dengan vonis bebas kepada klien kami.”Ungkapnya.

Sementara itu, secara terpisah Maria Elskaliliani pemerhati hukum dari Bandung yang ikut hadir menyaksikan persidangan mengatakan,”Dengan keputusan hakim yang adil dan benar seperti di PN Bantul telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, pada saatnya akan menambah kepercayaan masyarakat untuk tidak takut pada hukum namun taat atau patuh terhadap hukum. Dan rekayasa hukum sebagai upaya mengkriminalisasi diri Ketum Apkomindo Soegiharto Santoso tidaklah terbukti,” Ujarnya.

Ir. Soegiharto Santoso saat ditemui wartawan usai sidang mengatakan,”Saya mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab akhirnya setelah melalui proses sidang pertama kali di PN Bantul tgl 15 Des 2016 s/d 25 Sept 2017 (lebih dari 9 Bln) & sempat di Tahan di Rutan Bantul selama 43 hari sejak 24 Nov 2016 s/d 5 Jan 2017, dan Proses BAP di Bareskrim Polri sejak tgl 18 Mei 2016, artinya perkaranya ini berproses lebih dari 16 bulan lamanya. Saat ini mendapatkan putusan bebas murni. Saya meyakini bahwa ini adalah kehendak Tuhan yang telah berkenan memakai saya untuk dapat memberi kesaksian bahwa hukum tidak dapat dipejualbelikan, kebenaran pasti akan muncul karena kebenaran tidak pernah berpihak.,” Ungkapnya.

“Keadilan dan kebenaran telah nyata di persidangan PN Bantul, karena memang saya tidak pernah melakukan pelanggaran penggunaan logo Apkomindo di JEC Bantul, karena itu merupakan tanggung jawab DPD Apkomindo DIY yg bersifat Otonom, maka akhirnya pada hari Senin, tgl 25 Sept 2017, Berkat doa-doa dari teman2 dan tentunya Pertolongan TUHAN, Majelis Hakim PN Bantul disamping memutuskan bebas juga perintahkan harkat dan martabat Saya dipulihkan dan semua tuntutan JPU ditolak.

Jaksa Penuntut Umum usai sidang saat akan diwawancarai awak media tidak bersedia memberikan pernyataan apapun dan segera keluar meninggalkan sidang pengadilan. Menurut wartawan swararesi.com, padahal Tim Kejaksaan sudah menyiapkan sebuah mobil tahanan dengan beberapa polisi dan petugas kejaksaan dengan asumsi bila tuntutan jaksa dipenuhi Hakim maka Ir.Soegiharto akan segera ditahan sesuai isi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu disamping 6 (enam) tahun penjara, denda Rp. 4 Milyar, juga terdakwa akan langsung ditahan.

Team Media yang selalu hadir dan aktif meliput sidang kasus Apkomindo

(Dharma Leksana @beritasiber.com)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here