Genap Setahun Pimpin Jakarta, 6 Program Unggulan Anies Tak Terwujud

0
242
Fraksi PDIP-Perjuangan DPRD DKI menggelar konferensi pers di lantai 8 Gedung DPRD DKI di kawasan Kebon Sirih Jakarta hari Senin, 15 Oktober 2018.

Beritasiber.com – Jakarta, Anies akan genap setahun memimpin DKI Jakarta pada 16 Oktober besok. Menilai kinerja Pemprov DKI, Fraksi PDIP-Perjuangan DPRD DKI menggelar konferensi pers di lantai 8 Gedung DPRD DKI di  kawasan Kebon Sirih Jakarta hari Senin, 15 Oktober 2018.

Menurut pandangan Fraksi PDIP DKI Jakarta dalam konferensi persnya bahwa Jelang setahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 16 Oktober 2017 – 16 Oktober 2018 patut diungkapkan catatan-catatan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan DKI Jakarta selama setahun ini, sekaligus ini sebagai tumpahan harapan rakyat Jakarta.  Setidaknya ada 6 program unggulan yang digadang-gadang Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diawal kepemimpinannya di Jakarta yang jauh belum terpenuhi, bahkan ada yang tak tepat sasaran atau dapat dikatakan asal sekedar jalan.

Pertama taget OK OCE yang tidak terpenuhi, kedua OK-OTrip dengan segudang kendala sejak awal program transportasi bersubsidi itu resmi diluncurkan pada 14 Desember 2017 hingga berganti nama menjadi Jak LingkO. Program ini dinilai banyak menghadapi hambatan dibanding peluangnya.

Ketiga, tidak ada rumah untuk warga miskin Program DP nol rupiah yang sekarang bertransformasi menjadi SAMAWA bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan 4-7 juta per bulan. Sebab, minimum cicilan 2 juta per bulan.

“Keempat program tak jelas naturalisasi sungai di awal tahun 2018. Meski Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan wacana naturalisasi sungai yang diklaim lebih baik daripada normalisasi sungai sebelumnya, namun yang terjadi kemajuan-kemajuan nyata dalam penanganan pembangunan tak terasa,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Dwi Rio Sambodo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10).

Program selanjutnya, yang dinilai belum berjalan maksimal yakni penggunaan becak yang kontroversi. Dan yang terakhir adalah program evaluasi kinerja pelayanan publik dalam setahun ini dapat dikatakan mengalami kemunduran yang signifikan. Kehadiran aparatur tidak lagi berwibawa seperti sebelumnya sehingga kepercayaan masyarakatpun mengalami penurunan. Semuanya disebabkan oleh kualitas dan kuantitas pelayanan yang semakin menurun.

Meity Magdalena Ussu, SE., MBA Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDIP (senin, 15 Oktober 2018)

Meity Magdalena Ussu yang duduk di Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDIP menambahkan soal kegagalan Pemprov DKI menjalankan programnya dalam hal pengendalian banjir dan reklamasi. Meity mengatakan,”Pertama untuk pengendalian banjir, sebagai contoh di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Di daerah Kelapa Gading ada 2 proyek besar bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu proyek pembangunan LRT dan  pembangunan 6 ruas jalan tol. Dalam hal pengendalian banjir, kali bukannya diperluas tetapi malah ditutup dengan beton, padahal daerah Kelapa Gading terkenal dengan banjir. Proses normalisasi saluran air tidak benar. Yang kedua soal reklamasi daerah kalibaru. Waduk di kalibaru tidak terbangun. Program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tidak dilaksanakan, padahal sudah mendapat tambahan lahan sepanjang 1,2 kilometer. Namun anehnya Pemda DKI tidak tahu tanah itu milik siapa dan peruntukannya untuk apa. Saat kita minta lagi lahan tersebut untuk RPTRA malah dikembalikan lagi ke Citata. Saya minta tanah tersebut dikembalikan lagi untuk kepentingan warga,”Ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut hadir juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono,Dwi Rio Sambodo, Meity Magdalena Ussu dan anggota-anggota fraksi lainnya.

(Dharma L)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here