Dukungan Publik Agar Hoki Diputus Vonis Bebas Murni Semakin Bertambah Banyak

0
281

Beritasiber.com – Bantul, Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Bin POELOENG SANTOSO, Ketum DPP APKOMINDO selaku Terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta seni logo Apkomindo menyampaikan Duplik (Tanggapan atas Replik Jaksa Penuntut Umum- red.) yang dibacakan pada sidang yang ke 34 kalinya di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta (Senin, 11 September 2017).

Pada agenda persidangan pembacaan Duplik ini semakin banyak terlihat orang yang bersimpati atas perkara dugaan kasus pelanggaran hak cipta yang dituduhkan kepada Hoky. Hadir dalam kegiatan persidangan Pengurus DPD Apkomindo Jateng, DPD Apkomindo Riau, DPD Apkomindo Bali, DPD Apkomindo DKI, DPD Apkomindo Solo dan DPP Apkomindo, bahkan saat masih didalam Rutan Bantul, Rekan rekan terdakwa silih berganti membesuknya, diantaranya DPD Aceh, SumUt, Riau, SumBar, SumSel, BaBel, Lampung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Jateng, Jatim, DIY, Solo, Magelang, Cilacap, Banyumas, Bali, KalSel, KalBar, Bontang, SulUt dan SulSel serta teman-teman dari DPP maupun DPA Apkomindo.

Pada pembacaan duplik ini, hadir dalam persidanganan adik kandung Terdakwa, Wiliyana Megasari Santoso, Tak hanya itu ada sahabat baru Hoky yang datang dari Kota Bandung untuk memberikan dukungan moril yaitu Maria Elskaliliasari padahal telah berusia 77 Tahun dan Anggota Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Evangelist Ferdinand L.Tobing (Mantan Wakil Direktur Litbang DPP API), hadir pula Tim Penasihat Hukum terdakwa serta para awak media baik lokal maupun nasional. Tak ketinggalan para anggota Persaudaraan dalam Terali Besi (TRABES) yang pernah merasakan ditahan di rutan Bantul untuk memberikan dukungan moral.

Bahkan Ferdinand L.Tobing secara khusus terpanggil untuk melakukan Pekan Doa dan Doa Novena di Candi Hati Kudus Bantul Jumat (22/9) serta mengalang anggota API DPD DIY Yogyakarta untuk mendoakan Ir.Soegiharto agar campur tangan Tuhan menghasilkan keputusan majelis Hakim yang seadil adilnya, padahal Ferdinand bukan pengurus dan bukan anggota Apkomindo serta sebelumnya belum pernah saling bertegur sapa secara langsung meskipun dahulu telah sempat beberapa kali berjumpa dengan terdakwa, Ferdinand tergerak hati dan pikirannya, hanya karena membaca tulisan-tulisan terdakwa di salah satu WA Group diluar Apkomindo.

Dukungan terhadap Ir.Soegiharto Santoso memang terus mengalir dari seluruh pengurus pusat dan daerah APKOMINDO se-Indonesia. Yang terbaru dukungan datang dari keluarga tercinta baik istri maupun putri-putrinya. Yang sebelumnya tidak mendukung malah dituduh mementingkan organisasi dibandingkan keluarganya.

Yang paling melegakan hati bagi Hoky adalah sudah adanya keiklasan dan keistimewaan dari sang istri, Surjani termasuk kedua putri terdakwa yaitu Cynthia dan Amanda, khususnya ungkapan Cynthia tentang ”Sekarang Cynthia mengerti bahwa memang Tuhan menciptakan orang seperti Papa yang berani mengorbankan apapun juga, termasuk mengorbankan keluarganya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” terangnya.

Simpati sekaligus prihatin terhadap kasus dugaan pelanggaran hak cipta seni logo ini mengalir karena banyak hal yang janggal terungkap dalam tuntutan JPU terhadap Hoky selaku Ketum Apkomindo yang sah.

Patut dicatat, secara legal Ir. Soegiharto Santoso (Hoky) sudah mendapat pengakuan resmi dari negara selaku Ketua Umum Apkomindo dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017 setelah melalui perjuangan Hoky selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan, atau tepatnya sejak tanggal 07 September 2017, dimana jelas tertera nama Terdakwa Soegiharto Santoso sebagai Ketua Umum APKOMINDO, seperti yang dibacakannya dalam duplik hari Senin 11 September 2017.

Terdakwa (Soegiharto Santoso) selain dilaporkan di Mabes Polri dengan laporan Nomor LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri, tertanggal 14 April 2016, pernah ada banyak gangguan dari kelompok pihak Saksi Sonny Franslay dengan berbagai permasalahan hukum lainnya, terbukti ada beberapa laporan polisi dan juga ada beberapa perkara di Pengadilan:
1. Laporan Polisi Nomor: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS, 13 April 2015
2. Laporan Polisi Nomor: LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri, 02 Juni 2015
3. Laporan Polisi Nomor: TBL/128/II/2016/ Bareskrim Polri

Bahkan pada tanggal 24 Mei 2017, Terdakwa (Soegiharto Santoso) masih dilaporkan lagi oleh saksi pihak Sonny Franslay, yaitu saksi Faaz di Polres Bantul dengan Laporan rekayasa lagi, yaitu melakukan penganiayaan (Pasal 351) dengan laporan Polisi Nomor: LP/109/V/2017/SPKT, sehingga totalnya ada 5 (lima) Laporan Polisi.

Demikan juga Perkara di pengadilan telah ada 5 (lima), karena selain Perkara 03/Pid.Sus/2017/PNBTL di PN Bantul sebelumnya telah ada 4 (empat) perkara dibeberapa pengadilan:
1. PN JakTim Perkara Nomor: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
2. PTUN Perkara Nomor: 195/G/2015/PTUN.JKT
3. PT TUN Perkara Nomor: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
4. MA Perkara Nomor: 483 K/TUN/2016

Dimana semuanya perkara telah dimenangkan oleh Terdakwa (Soegiharto Santoso) dan seluruh fotokopi salinan putusannya yang telah dilegalisir oleh pengadilan setempat, telah diserahkan oleh Bimas Ariyanta SE. SH.CN. penasihat hukum terdakwa kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul pada saat sidang pledooi tertanggal 24 Agustus 2017.

Dalam dupliknya, Hoky menyatakan dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak menanggapi dalil masalah perkara laporan-laporan Polisi dan perkara di pengadilan-pengadilan lainnya tersebut, dikarenakan tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan perkara ini, akan tetapi dalam Hukum Acara Pidana dikenal adanya Bukti Petunjuk, dikarenakan sesungguhnya beberapa Laporan Polisi dan Perkara Perdata tersebut merupakan Bukti Petunjuk yang kuat, adanya serangkaian fakta adanya upaya rekayasa kriminalisasi terhadap Terdakwa, yang bertujuan melepaskan Terdakwa dari Jabatannya selaku Ketua Umum DPP Apkomindo.

Bahwa selayaknya dan seharusnya Jaksa Penuntut Umum selaku bagian dari penegak hukum mencermati hal-hal yang diinformasikan oleh terdakwa, khusus nya hasil-hasil sidang di PTUN di PT TUN dan di MA, karena hal ini berkaitan sangat erat dengan pemasalahan tuduhan para saksi-saksi yang diduga telah berani memberikan keterangan palsu dimuka persidangan, meskipun telah disumpah, sehingga Jaksa Penuntut Umum turut menyakini tentang terdakwa hanya mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Apkomindo, padahal proses sidang di PTUN, di PT TUN dan di MA adalah bagian dari sebuah proses penegakan hukum dan setelah putusan Kasasi, tentunya telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, namun entah mengapa JPU tetap menutup mata dan tidak mau mencermati sejak awal dan hanya mengikuti keinginan pesanan pihak saksi korban Sonny Franslay dan kawan-kawan nya saja.

Bahwa saat ini telah ada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017, yang mencantumkan nama Terdakwa Soegiharto Santoso sebagai Ketua Umum Apkomindo, yang terdakwa peroleh berdasarkan hasil-hasil dari Keputusan PTUN, PT TUN dan MA, lalu apakah JPU sebagai bagian dari penegak Hukum tetap pada pendiriannya dan tetap memandang Terdakwa hanya mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum Apkomindo? Ironisnya JPU selaku penegak hukum tetap saja menutup mata dan tidak peduli dengan hasil-hasil dari PTUN, PT TUN maupun MA.

Oleh sebab itu, dukungan semakin menguat agar Hoky diberikan putusan vonis bebas murni terutama karena adanya upaya kriminalisasi terhadap Soegiharto Santoso sangatlah nyata.

Bahwa fakta hukum yang sesungguhnya Kegiatan Pameran Mega Bazar 2016 di Ruangan Jogja Expo Center (JEC) Bantul pada 5 sampai 9 Maret 2016, adalah berdasarkan Kontrak antara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apkomindo yang dipimpin oleh Dicky Purnawibawa, ST dengan PT. Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara, Terdakwa sebelumnya memang tidak mengetahui, tidak hadir, tidak diundang, tidak melakukan, tidak memberikan ijin, tidak pernah memerintahkan Sdr Dicky Purnawibawa untuk menggunakan logo Apkomindo di Pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC dan bahkan Terdakwa sama sekali tidak terlibat dengan penyelenggaraan Pameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC, dikarenakan masing-masing DPD Apkomindo bersifat Otonom.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa terus disidangkan sejak tanggal 26 Januari 2016, sehingga sampai dengan saat ini telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan hanya untuk urusan penggunaan Logo Apkomindo dipameran Mega Bazaar Consumer Show 2016 di JEC yang bukan dilakukan oleh Terdakwa, bahkan jika dihitung sejak pertama kali di sidangkan, yaitu tanggal 15 Desember 2016, maka telah lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya.

JPU Ansyori SH juga telah secara sewenang-wenang melakukan penahanan selama 43 (empat puluh tiga) hari sejak tanggal 24 Nopember 2016, Terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menghubungi Penasihat Hukum sebelum menandatangani Surat Penahanannya dan baru boleh menghubungi Penasihat Hukum saat telah berada didalam mobil tahanan melalui Handphone milik Terdakwa, termasuk dari mobil tahanan tersebut Terdakwa baru diperbolehkan menghubungi keluarga, bahkan saat dilakukan proses penahanan, JPU tidak melakukan proses pemerikasan kesehatan terhadap Terdakwa.

Keprihatinan muncul karena mengetahui tentang Terdakwa dalam posisi yang benar dan teman-teman banyak yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “Hukum di Indonesia bisa dibeli”.

Hoky mengatakan,” Bahkan saat saya masih dalam tahanan ada teman yang secara khusus membesuk saya dan mengatakan, saat ini Terdakwa sudah masuk penjara dan diibaratkan telah tercebur selutut, untuk itu Terdakwa diminta segera minta maaf kepada Sdr Sonny Franslay agar jangan sampai tercebur seleher ataupun jangan sampai tenggelam, karena pihak lawan menyediakan dana yang tidak terbatas.”

Bahwa Terdakwa menjawab dengan tegas dan jelas bahwa masih ada Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak akan membiarkan Terdakwa tercebur sampai seleher, apalagi sampai tenggelam di Rutan Bantul.

Perjuangan harus terus dilakukan oleh terdakwa untuk keadilan dan kebenaran di Apkomindo karena setidaknya akan ada beberapa konsekuensi jika minta maaf setelah dipenjarakan oleh pihak pelapor antara lain:

1. Terdakwa harus meminta maaf untuk suatu perbuatan yang tidak pernah Terdakwa lakukan.

2. Terdakwa menjadi seorang mantan orang bersalah dimata hukum sekaligus dimata masyarakat luas.

3. Nama Terdakwa akan masuk didaftar Website Mahkamah Agung dan akan mudah disebar luaskan oleh pihak lawan, serta akan berdampak luas yang tidak ternilai harganya serta akan terus melekat bukan hanya hingga akhir hayat terdakwa dimuka bumi ini, akan tetapi terus tetap melekat buruk citranya hingga kepada anak, cucu dan buyut Terdakwa.

4. Seluruh Pengurus Apkomindo maupun Anggota Apkomindo se Indonesia yang pernah memakai Logo organisasi Apkomindo akan dikriminalisasi oleh Sdr Sonny Franslay dan kelompoknya .

5. Seluruh Perangkat organisasi Apkomindo akan dikuasi oleh kekuasaan Sonny Franslay dan kelompoknya serta dimanfaatkan untuk kepentingan Sonny Franslay dan kelompoknya, padahal organisasi Apkomindo seharusnya dimanfaatkan untuk pentingan anggotanya, mungkin masih ada konsekuensi- konsekuensi lainnya yang belum terungkap saat ini.

Perjuangan saya akan tetap selalu aktif dan setia serta mengandalkan Tuhan dalam mengikuti persidangan demi persidangan, dengan hadir selalu tepat waktu dan tidak pernah mengeluh hadir di PN Bantul padahal domisili saya di Jakarta, tujuannya adalah agar kebenaran terungkap dengan terang benderang, dan membuktikan paradigma sebagian besar orang bahwa hukum di Indonesia dapat diperjualbelikan tidaklah benar. Sampai dengan saat ini saya masih percaya bahwa Hakim PN Bantul akan tetap menguatkan kebenaran dan bukan membenarkan yang kuat.”Paparnya.

Ariseno Soeharsono SH., MH., selaku penasihat hukum terdakwa menambahkan, ”Dari pembacaan Pledooi dan Duplik oleh Terdakwa sudah semakin terang benderang tentang skenario upaya kriminalisasi terhadap klien kami, oleh karenanya kami Tim Penasihat hukum juga tegas mengatakan semua tuduhan JPU Ansyori SH itu ngawur dan tidak ada dasarnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu hanya pesanan pihak pelapor tanpa bukti yang kuat.” tegasnya saat diwawancarai awak media.

Sidang dengan agenda pembacaan Duplik hari Senin, 11 September 2017 dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Subagyo, SH.,M.Hum., didampingi oleh anggota Majelis Hakim pengganti Koko Riyanto, SH dan Evi Insiyati, SH.MH, karena anggota Majelis Hakim Zaenal Arifin, SH., M.Si., MH. Dan Cahya Imawati, SH., M.Hum berhalangan hadir, sedangan JPU dihadiri oleh Ansyori SH dan Sabar Sutrisno SH serta Panitera Pengganti Sri Haryani.

Sidang ditutup dengan membacakan agenda sidang berikutnya yaitu pembacaan putusan yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2017.

Sementara itu secara terpisah, Anggota Komisi Kejaksaan RI Periode ke II, Kamilov Sagala S.H., M.H., yang sempat dihubungi mengatakan; “Mengingat kasus ini sudah mengarah kepada kriminalisasi pribadi seseorang yaitu Sdr. Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky dan jelas sudah menzolimi keluarganya, maka tidak ada kata lain siapapun dimuka bumi wajib membantu dan meluruskannya, agar tidak terjadi kesesatan penegakkan hukum di NKRI. ‘Merdeka atau Mati Keadilan’.” Tegasnya.

Untuk mendukung perjuangannya, Ir Soegiharto Santoso turut hadir dalam peluncuran Maskot Saberman yang diselenggarkan pada hari Minggu 17 September 2017 lalu, “saya senang dapat turut hadir dan terlibat langsung dalam acara peluncuran Maskot Saberman bersama Kasatgas Saber Pungli Komjen Pol. Dwi Priyatno dan jajaran Kementerian POLHUKAM , bahkan diberi kesempatan menyanyikan lagu Perjuangan ‘Maju Tak Gentar’ bersama seluruh masyarakat yang hadir dengan iringan angklung Mang Ujo serta diliput berbagai media cetak dan elektronik salah satunya http://m.metrotvnews.com/play/2017/09/17/759821 ”

Lebih lanjut Hoky mengatakan untuk memperjuangkan negara kita menjadi negara bersih dan bebas pungli, maka saya sangat mendukung program ini.”Apalagi saya merasakan sendiri bagaimana hukum dapat digunakan oleh para pemilik uang melakukan krimininalisasi, sampai saat ini saya masih menghadapi kasus di PN Bantul dengan dugaan kuat ada praktek suap dan pungli, sebab sejak awal ada orang yang sudah menyediakan dana agar saya masuk penjara. Bahkan hal tersebut terungkap didepan kesaksian persidangan di PN Bantul,” urainya.

“Yang luar biasa adalah saya sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi Penasihat Hukum sebelum menandatangani surat penahanan bahkan saat dilakukan proses penahanan tidak dilakukan proses pemeriksaan kesehatan, beruntung pada sidang putusan sela Majelis Hakim memvonis bebas, karena dakwaan ‘Batal Demi Hukum’, saya juga sangat yakin pada tanggal 25 September 2017 nanti akan memperoleh Vonis Bebas Murni, Amin.” tandasnya.

(Dharma El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here