DPP APKOMINDO GUGAT HAK CIPTA LOGO APKOMINDO YANG DIDAFTARKAN SF

0
305

Beritasiber.com – Jakarta, Rupanya sengketa mengenai Hak Cipta Seni Logo Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau terkenal dengan sebutan APKOMINDO sudah dua kali disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Seperti tertuang dalam Perkara Nomer : 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst , Gugatan sengketa Hak Cipta dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Apkomindo terhadap Sonny Franslay (SF) sebagai tergugat I dan tergugat II Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri.

Adapun objek gugatan adalah Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY in casu Tergugat I.

Bahwa sebelumnya Sonny Franslay (SF) selaku tergugat I beserta sekelompok Pendiri APKOMINDO yang sebagian saat ini tergabung dalam Yayasan Apkomindo Indonesia/ Apkomindo Indonesia Foundation, selalu menggangu pengurus Apkomindo yang sah dengan berbagai upaya hukum diantaranya:

Laporan Polisi; LP No: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS, 13 April 2015; LP No: LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri, 02 Juni 2015; LP No: TBL/128/II/2016/ Bareskrim Polri, 10 Feb 2016 dan LP No: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri, 14 April 2016; serta LP No: LP/109/V/2017/SPKT Polres Bantul, 24 Mei 2017.

Perkara Pengadilan; PN JakTim Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM; PTUN Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT; PT TUN Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT; MA Perkara No: 483 K/TUN/2016, hingga PN Bantul Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl dan PN Bantul Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl.

Namun faktanya seluruh Perkara di Pengadilan tersebut diatas telah dimenangkan seluruhnya oleh APKOMINDO yang sah, yang dipimpin oleh Ir. Soegiharto Santoso yang biasa di sapa dengan Hoky selaku Ketua Umum dan Ir. Muzakkir selaku Sekretaris Jenderal.

Menurut Hotma B. Nainggolan SH. Penasihat hukum DPP Apkomindo ada 40 dasar hukum yang dipakai untuk melaklukan gugatan tersebut, yaitu :
1. Bahwa Penggugat adalah Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP APKOMINDO) Pusat yang merupakan perkumpulan atau asosiasi pengusaha komputer di Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 1991 dan dikukuhkan dengan Akta No. 96 tanggal 21 Februari 1992, dibuat oleh dan di hadapan Anthony Djoenardi, SH. Notaris di Jakarta serta telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
2. Bahwa Penggugat merupakan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APKOMINDO Periode 2015 – 2018 yang terpilih dalam Musyawarah Nasional Apkomindo yang berlangsung pada tanggal 13 – 15 Pebruari 2015 di Jakarta sesuai Akta No. 01 tanggal 03 Maret 2015, dibuat oleh dan di hadapan Erlien Wulandari, SH. Notaris di Jakarta ;
3. Bahwa Tergugat I adalah merupakan salah satu pendiri APKOMINDO sekaligus menjadi Ketua Umum DPP APKOMINDO untuk yang pertama kali periode 1991 – 1995 ;
4. Bahwa pada tahun 2010, – dengan cara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan Pengurus dan Anggota APKOMINDO – Tergugat I telah mengajukan Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan Nomor C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” pada Kantor Tergugat II sehingga terbitlah Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 ;
5. Bahwa sejak APKOMINDO berdiri tahun 1991 hingga tahun 2015, tidak ada seorangpun Pengurus DPP dan DPD APKOMINDO maupun Anggota APKOMINDO yang mengetahui adanya Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 tersebut yang isinya menyebutkan Hak Cipta atas Seni Logo “APKOMINDO” adalah milik Tergugat I ;
6. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Gugatan tersebut sekitar tahun 2015 pada saat Tergugat I mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan APKOMINDO di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan tersebut terdaftar dalam Register Perkara Nomor 195/G/2015/PTUN.JKT. dimana Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan kemudian turut mengajukan diri sebagai Pihak Tergugat Intervensi II ;
7. Bahwa Gugatan Pembatalan yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor 195/G/2015/PTUN.JKT. tersebut telah diputus pada tanggal 14 Maret 2016 dengan Amar Putusan Menyatakan Gugatan Tidak Diterima. Selanjutnya Amar Putusan Pengadilan pada Tingkat Banding dan Kasasi menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;
8. Bahwa selain itu Penggugat juga baru mengetahui adanya Obyek Gugatan tersebut pada saat adanya “Pengumuman dan Peringatan” di Harian Pos Kota terbitan 23 Pebruari 2016 yang isinya adalah tentang larangan memakai dan menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” tanpa seijin Sonny Franslay in casu Tergugat I ;
9. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan terhadap pendaftaran Obyek Gugatan yang telah dilakukan Tergugat I dengan cara sepihak dan diam-diam tanpa sepengetahuan Pengurus dan Anggota APKOMINDO. Hal ini menunjukkan Tergugat I memiliki maksud dan tujuan serta itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran Obyek Sengketa tersebut ;
10. Bahwa setelah Obyek Gugatan tersebut terdaftar pada Tergugat II, maka terbuktilah maksud dan tujuan serta itikad tidak baik Tergugat I tersebut dimana Tergugat I secara sewenang-wenang telah melarang baik Penggugat selaku Pengurus DPP APKOMINDO maupun Pengurus DPD APKOMINDO di seluruh Indonesia untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” tersebut dalam setiap kegiatan Perkumpulan atau Asosiasi ;
11. Bahwa selanjutnya SOEGIHARTO SANTOSO selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO dan Ketua DPD APKOMINDO Kota Jogjakarta telah dilaporkan ke Kepolisian oleh Tergugat I hingga akhirnya dituntut dan diadili dalam perkara pidana No. 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL di Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan telah menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari Tergugat I ;
12. Bahwa pelaporan tersebut terkesan sangat dipaksakan karena Tergugat I seakan lupa jika APKOMINDO ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Selain itu tata cara penggunaan dan pemakaian Seni Logo “APKOMINDO” tersebut telah diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APKOMINDO ;
13. Bahwa di dalam Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO yang termuat dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992 disebutkan dengan tegas : “APKOMINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut tentunya sepanjang APKOMINDO masih berdiri maka setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat dan berhak menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi ;
14. Bahwa hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 2 angka 2.2 Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO yaitu : “setiap anggota APKOMINDO berhak untuk menggunakan Nama, Lambang dan Identitas APKOMINDO demi keperluan dan kepentingan APKOMINDO”. Oleh karenanya, setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat dan berhak menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi ;
15. Bahwa sebaliknya tidak ada satupun pasal atau aturan di dalam AD/ART Tangga APKOMINDO yang mengatur dan menyebutkan tentang larangan penggunaan Seni Logo “APKOMINDO” sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I. Demikian juga tidak ada satupun pasal atau aturan yang menyebutkan hal tentang penggunaan Seni Logo “APKOMINDO” baik oleh pengurus DPP APKOMINDO dan atau DPD APKOMINDO dan atau Anggota APKOMINDO harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Tergugat I ;
16. Bahwa akan tetapi terhitung sejak terbitnya Obyek Gugatan tersebut, Tergugat I telah mengklaim dan menyatakan Seni Logo “APKOMINDO” adalah merupakan milik pribadi dan perseorangan dari Tergugat I. Sehingga Tergugat I kemudian merasa memiliki hak untuk melarang setiap orang untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” tersebut. Tergugat I merasa memiliki hak untuk mengatur dan menentukan siapa saja yang boleh menggunakan Seni Logo “APKOMINDO”. Sikap dan tindakan Tergugat I tersebut tentunya sangat bertentangan dengan AD/ART APKOMINDO ;
17. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam bagian pertimbangan pada putusan perkara pidana tanggal 25 September 2017 Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL halaman 148 alinea ke-1 yang menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010, pada pokoknya diperoleh kaidah hukum yaitu bahwa logo perusahaan tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo perusahaan. Dengan menggunakan penafsiran analogis (yaitu perusahaan dianalogikan dengan asosiasi/organisasi), maka seharusnya logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo organisasi”
18. Bahwa selanjutnya Ir. Soegiharto Santoso telah dinyatakan bebas dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terbukti dalam amar putusan perkara pidana tanggal 25 September 2017 Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL, Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan sebagai berikut : 1). Menyatakan Terdakwa Ir. Soegiharto Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua.2). Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.3). Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. ;

19. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang Tergugat I tersebut, Penggugat merasa sangat berkeberatan karena Tergugat I telah menghambat kerja dan kegiatan APKOMINDO. Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini agar Obyek Gugatan tersebut dapat dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar pada Tergugat II dengan alasan bukan merupakan milik pribadi atau perseorangan SONNY FRANSLAY in casu Tergugat I.
Selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Obyek Gugatan adalah merupakan milik APKOMINDO selaku Badan Hukum Perkumpulan yang sah dan diakui Pemerintah Republik Indonesia ; Bahwa di dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992, telah termuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO. Selanjutnya AD/ART APKOMINDO telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan dalam setiap Musyawarah Nasional APKOMINDO ;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO yang termuat dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992, asosiasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dengan demikian tentunya setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi ;

21. Bahwa demikian juga disebutkan dalam Pasal 2 angka 2.2 Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO : “setiap anggota APKOMINDO berhak untuk menggunakan Nama, Lambang dan Identitas APKOMINDO demi keperluan dan kepentingan APKOMINDO”. Oleh karenanya, setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi ;
22. Bahwa hal ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam putusan perkara pidana tanggal 25 September 2017 Nomor 03/Pid.Sus/2017/PN.BTL pada halaman 148 alinea ke-3 yang menyatakan sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena pemakaian logo Apkomindo tersebut adalah untuk keperluan dan kepentingan Apkomindo khususnya DPD Apkomindo DIY, dan penggunaan logo Apkomindo oleh PT Dyandra Promosindo berkaitan dengan pelaksanaan Mega Bazar 5-9 Maret 2016 di IEC Bantul sudah ada ijin dari DPD Apkomindo DIY, dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 65 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan diperbandingkan pula dengan Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010, maka walaupun saksi Dicky Purnawibawa, ST telah terbukti secara tanpa hak dan/atau tanpa izin penciptanya atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial, namun menurut Majelis perbuatan saksi Dicky Purnawibawa, ST tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana” ;

23. Bahwa di dalam AD / ART APKOMINDO, tidak ada satupun pasal atau aturan yang menyebutkan tentang larangan penggunaan Seni Logo “APKOMINDO”. Demikian juga tidak ada satupun pasal atau aturan yang menyebutkan tentang penggunaan Seni Logo “APKOMINDO” oleh pengurus DPP APKOMINDO dan atau DPD APKOMINDO harus mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Tergugat I ;
24. Bahwa hal inipun semakin dipertegas dalam

Pasal 65 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa : ”PENCATATAN CIPTAAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa ATAU DIGUNAKAN SEBAGAI LAMBANG ORGANISASI, badan usaha, atau BADAN HUKUM”

;
25. Bahwa sejak awal berdiri pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2011, APKOMINDO belum pernah terdaftar sebagai Badan Hukum Perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan hukum tentang Badan Hukum Perkumpulan di Indonesia, maka oleh Pengurus DPP APKOMINDO periode 2012 – 2015, APKOMINDO kemudian didaftarkan secara resmi pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sehingga pada akhirnya terbit dan dinyatakan sah sebagai Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 ;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Staasblad 1870 Nomor 64 Peraturan Pemerintah tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum, maka penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : AHU-156.AH.01.07 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO adalah sah dan berdasar hukum ;
27. Bahwa mengingat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Desember 2013 dalam perkara Nomor 479/Pdt.G/2013/PN. JKT.TIM. dan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta tanggal 14 Maret 2016 dalam perkara Nomor 195/G/2015/PTUN.JKT. yang diperkuat dengan Putusan Banding dan Kasasi, maka APKOMINDO in casu Penggugat tetap berhak untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” ;
28. Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 3 Angka 3.4 Anggaran Dasar, maka lambang APKOMINDO dan identitasnya tidak dapat diubah oleh pihak manapun kecuali melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa ;
29. Bahwa dengan demikian adalah patut dan layak serta beralasan hukum jika Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang Hak Cipta atas ciptaan berupa Seni Logo APKOMINDO yang melekat pada Nama APKOMINDO ;
30. PENCATATAN CIPTAAN TERHADAP SENI LUKIS BERUPA LOGO ATAU TANDA PEMBEDA TIDAK DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN PASAL 65 UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
31. Bahwa pada saat ini telah terdapat suatu perkembangan hukum baru dalam bidang Hak Cipta dengan terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
32. Bahwa dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan : “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum” ;
33. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan “cukup jelas”. Artinya terhadap pasal ini tidak diperlukan penafsiran hukum yang lebih luas selain daripada yang tertulis. Dengan demikian Undang-Undang telah dengan tegas menyatakan maksudnya yaitu : terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum, tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan ;
34. Bahwa hai ini sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa logo perusahaan tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo perusahaan. Oleh karena itu, apabila digunakan penafsiran analogis (yaitu perusahaan dianalogikan dengan asosiasi/organisasi), maka seharusnya logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo organisasi” ;
35. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Hak Cipta telah menentukan secara tegas jika Obyek Gugatan tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan sebagaimana telah dilakukan Tergugat I dengan cara mendaftarkan Hak Cipta Seni Logo “APKOMINDO” pada Tergugat II ;
36. Bahwa mengingat Seni Logo “APKOMINDO” adalah merupakan “LAMBANG ORGANISASI APKOMINDO” yang telah lama digunakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentunya terhadap Seni Logo “APKOMINDO” tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan ;
37. Bahwa namun demikian Seni Logo “APKOMINDO” tersebut telah terlanjur didaftarkan secara diam-diam dan tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ;

38. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Obyek Sengketa berupa Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY in casu Tergugat I dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ;
39. Bahwa selanjutnya setelah Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I tersebut dibatalkan, dengan demikian secara hukum Penggugat sebagai sebuah Perkumpulan dan atau Badan Hukum memiliki hak penuh untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sebagai Lambang Organisasi. Sebab sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ;
40. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat memiliki hak untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang dan selama Perkumpulan APKOMINDO masih berdiri tanpa memerlukan ijin dari Tergugat I ;

Terpantau pada hari selasa tanggal 14 November 2017, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dua kali menggelar kegiatan sidang ini. Persidangan sengketa hak cipta logo Apkomindo ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marulak Purba, SH., MH., dengan Hakim Anggota Kisworo, SH., MH., dan Endah Detty Pertiwi, SH.,MH., serta Panitera Pengganti Rustiani, SH.,MH.

Sidang Gugatan Pembatalan seni logo Apkomindo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 14/11/2017.

Dari pihak penggugat hadir Ir. Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum DPP Apkomindo didampingi penasihat hukumnya Hotma B. Nainggolan, SH., sementara dari pihak tergugat I yaitu Sonny Franslay tidak ada yang hadir, pihak tergugat II yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri hadir diwakili oleh Wiwin.

Sampai dengan berita ini dilansir, Sonny Franslay sebagai pihak tergugat I belum dapat dikonfirmasi baik melalui telepon selularnya maupun melalui Whatsapps. Dan saat awak media berusaha mendatangi kediamannya untuk klarifikasi terkait pemberitaan ini, rumah tinggal SF tampak kosong.

(Dharma dan Team Media Investigasi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here