Apakah Logo Sebagai Lambang Organisasi Dapat Dicatatkan Sebagai Hak Cipta Atas Nama Pribadi ?

0
607
Sidang ke 14 sengketa Hak Cipta Logo Apkomindo di PN Jakpus (12/02/18).

Beritasiber.com – Jakarta, Dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah diberlakukannya Undang-undang Hak Cipta baru yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014 menggantikan Undang-undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Ada beberapa hal yang mengalami perubahan, khususnya pada bagian kedua CIPTAAN YANG DILINDUNGI Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan : “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase”;

Dan pada BAB X mengenai PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT dimana pada Pasal 65 menyebutkan “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”.

Ada dua jenis cara pendaftaran menurut Prof. Kollewijn, yaitu sistem pendaftaran konstitutif dan deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Sistem pendaftaran deklaratif berarti bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Pendaftaran dalam Undang Undang Hak Cipta ( UHC ) diatur dalam Pasal 35 s.d. 44. dalam pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa UHC menganut system pendaftaran deklaratif. System ini menitik beratkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan kata lain, hak cipta  (Copyright) itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Pendaftaran hak cipta di Indonesia dilakukan secara pasif, maksudnya adalah semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon karena sistem deklaratif tidak mengenal pemeriksaan substansif yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan, kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Hal ini diperkuat dalam Pasal 36 UUHC yang menyebutkan bahwa ‘pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.’

Ketentuan lain  yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran dekalaratif adalah Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar Umum Ciptaan pada Dirjen HKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan”.

Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran hak cipta akan menjadi alas bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada pemeriksaan hakim di pengadilan.

Setiap Pihak yang berkepentingan terhadap ciptaan yang sudah dicatat, maka dapat juga mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Sebuah organisasi besar yaitu Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia yang dikenal dengan akronimnya Apkomindo, saat ini sedang dalam kemelut sengketa tentang kepemilikan Hak Cipta Seni Logonya.

Ketua Umum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky sesuai SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017 saat ini sedang melakukan gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo yang disinyalir didaftarkan secara diam-diam atas nama diri pribadi Sonny Franslay, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara nomor: 53/Pdt.Sus-Hak Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst , sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Marulak Purba SH, MH, Hakim Anggota Kisworo SH, MH dan Endah Detty Pertiwi SH, MH.

Menurut Ir. Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum DPP Apkomindo sebagai penggugat mengatakan,“Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010, pada pokoknya diperoleh kaidah hukum yaitu bahwa logo perusahaan tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo perusahaan. Dengan menggunakan penafsiran analogis (yaitu perusahaan dianalogikan dengan asosiasi/organisasi), maka seharusnya logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo organisasi.”

Bahwa pada saat ini telah terdapat suatu perkembangan hukum baru dalam bidang Hak Cipta dengan terbitnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ; yang dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan : “Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum” ; dan pada bagian penjelasan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan “cukup jelas”. Artinya terhadap pasal ini tidak diperlukan penafsiran hukum yang lebih luas selain daripada yang tertulis. Dengan demikian Undang-Undang telah dengan tegas menyatakan maksudnya yaitu : terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum, tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan,” Terangnya kepada awak media usai persidangan di PN Jakpus (12/02/2018).

“Dan sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan MA No. 475 K/Pdt.Sus/2010 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa logo perusahaan tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo perusahaan. Oleh karena itu, apabila digunakan penafsiran analogis (yaitu perusahaan dianalogikan dengan asosiasi/organisasi), maka seharusnya logo Apkomindo tidak boleh didaftarkan atau dimiliki oleh pribadi atau perorangan karena telah menjadi logo organisasi, dengan demikian Undang-Undang Hak Cipta telah menentukan secara tegas jika Obyek Gugatan tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan sebagaimana telah dilakukan Tergugat I dengan cara mendaftarkan Hak Cipta Seni Logo “APKOMINDO” pada Tergugat II,”Ujar Hoky sapaan akrab Ir. Soegiharto Santoso.

“Dengan mengingat Seni Logo “APKOMINDO” adalah merupakan “LAMBANG ORGANISASI APKOMINDO” yang telah lama digunakan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, tentunya terhadap Seni Logo “APKOMINDO” tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan , namun demikian Seni Logo “APKOMINDO” tersebut telah terlanjur didaftarkan secara diam-diam dan tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I, sehingga oleh karenanya harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ; oleh karenanya sudah sepatutnya dan beralasan hukum apabila Obyek Sengketa berupa Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor 050083 tertanggal 9 Maret 2011 dengan Nomor Permohonan C00201004539 tertanggal 27 Desember 2010 terhadap Seni Logo “APKOMINDO” atas nama SONNY FRANSLAY in casu Tergugat I dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Ciptaan yang terdaftar dan terdapat pada Tergugat II ; selanjutnya setelah Daftar Umum Ciptaan atas nama Tergugat I tersebut dibatalkan, dengan demikian secara hukum Penggugat sebagai sebuah Perkumpulan dan atau Badan Hukum memiliki hak penuh untuk menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sebagai Lambang Organisasi. Sebab sesuai dengan perkembangan hukum dalam Hak Cipta, maka terhadap Seni Logo yang digunakan sebagai Lambang Organisasi, telah dinyatakan tidak dapat dilakukan Pencatatan Ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta,”Pungkasnya.

Sementara itu pada sidang yang ke 14 hari Senin, 12 Febuari 2018 dimana dihadirkan saksi fakta ( A Charge) bernama Rudi D. Muliadi serta seorang saksi ahli yaitu Dr. Cita Citrawinda, SH. MIP.

Saksi Rudi D. Muliadi mengaku sebagai Ketua Umum Apkomindo DKI, dan menyatakan bahwa Apkomindo DKI yang dipimpinnya adalah merupakan Apkomindo yang sah sebagai kelanjutan dari Apkomindo yang telah dibekukan pada tahun 2011. Meskipun saat ini belum ada anggota yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia (DPD).

Menurut Hoky, permasalahan akibat dualisme kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia membuat tubuh organisasi ini terpecah dan muncul banyak permasalahan hukum. Tercatat ada beberapa perkara yang sempat masuk ke Perkara Pengadilan yaitu :

(1) PN JakTim Perkara No: 479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
(2) PTUN Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT
(3) PT TUN Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT
(4) MA Perkara No: 483 K/TUN/2016
(5) PN Bantul Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl
(6) PN Bantul Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl
(7) PT DKI Jakarta Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI

Dari perkara yang telah disidangkan di atas, rupanya kepengurusan Apkomindo yang saat ini tercatat secara sah sesuai SK KUMHAM RI Nomor AHU-0000478.AH.01.08.Tahun 2017 yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Apkomindo Ir. Soegiharto Santoso/ Hoky selalu mendapatkan kemenangan di pengadilan, bahkan saat ini sedang melakukan gugatan pembatalan Hak Cipta logo Apkomindo di PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Apkomindo Bidang Hukum Andi Christopher sedang konferensi pers (12/02/2018) di PN Jakpus.

Sementara itu menurut Andi Christopher yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Apkomindo bidang hukum kepada awak media mengatakan,“Diduga tersembunyi itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak tergugat dengan mendaftarkan logo Apkomindo pada Dirjen HAKI tahun 2010, selain menghambat kinerja organisasi pihak tergugat I ingin menguasai organisasi Apkomindo demi kepentingan pribadi. Saat ini, dengan berbekal Surat Pendaftaran Hak Cipta tergugat dapat sewenang wenang melarang bahkan mempidanakan seluruh anggota Apkomindo,”Ungkapnya.

“Setahu saya sejak dari awal dideklarasikannya Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) tidak pernah ada permasalahan penggunaan baik nama maupun logo organisasi, karena Pasal 1 Anggaran Dasar APKOMINDO yang termuat dalam Akte Pendirian APKOMINDO No. 96 tanggal 21 Pebruari 1992 disebutkan dengan tegas : “APKOMINDO didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya”. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut tentunya sepanjang APKOMINDO masih berdiri maka setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat dan berhak menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi,”Tambah Andi.

Masih menurut Andi Christopher,”Bahwa hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 2 angka 2.2 Anggaran Rumah Tangga APKOMINDO yaitu : “setiap anggota APKOMINDO berhak untuk menggunakan Nama, Lambang dan Identitas APKOMINDO demi keperluan dan kepentingan APKOMINDO”. Oleh karenanya, setiap Pengurus dan Anggota APKOMINDO dapat dan berhak menggunakan Seni Logo “APKOMINDO” sepanjang untuk kepentingan organisasi dan sebaliknya tidak ada satupun pasal atau aturan di dalam AD/ART Tangga APKOMINDO yang mengatur dan menyebutkan tentang larangan penggunaan Seni Logo “APKOMINDO” sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I. Demikian juga tidak ada satupun pasal atau aturan yang menyebutkan hal tentang penggunaan Seni Logo “APKOMINDO” baik oleh pengurus DPP APKOMINDO dan atau DPD APKOMINDO dan atau Anggota APKOMINDO harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau Tergugat I.”Pungkasnya.

Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan sengketa Hak Cipta seni logo di PN Jakarta Pusat (12/10/2018)

Sementara saksi ahli dari pihak tergugat yaitu Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP memberikan keterangan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Berbeda dengan hak merek dan hak paten yang bersifat konstitutif, hak cipta bersifat deklaratif. Artinya, pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan dilahirkan. Dengan kata lain, hak cipta tidak perlu didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Namun, ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Ditjen HKI.

Dr. Cita Citrawinda, SH., MIP  dalam keterangannya sebagai saksi ahli dalam persidangan sengketa Hak Cipta seni logo  di PN Jakarta Pusat (12/10/2018) menambahkan,” Hak Cipta dimulai dari tanggal saat Ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. Pengumuman yang dimaksud di sini adalah suatu waktu ketika suatu karya cipta diberitahukan/diumumkan oleh si Pencipta kepada pihak lain, yang bisa saja rekan sejawat, dan lain-lain. Dengan demikian, pemegang Hak Cipta boleh menggugat siapa saja yang menggunakan Ciptaan tanpa seizinnya yang dilakukan pada periode perlindungan hukum Hak Cipta yang dimiliknya.”Tambahnya.

Masalahnya Apakah Logo Sebagai Lambang Organisasi Dapatkah Dicatatkan Sebagai Hak Cipta Atas Nama Pribadi ? Bukankah saat dideklarasikannya Logo Apkomindo untuk kepentingan organisasi secara deklaratif, seharusnya negara melindungi hak organisasi sebagai pemilik hak cipta ? Karena diciptakan untuk kepentingan organisasi, maka penciptaan bersifat kolektif dan bukan perorangan sehingga tidaklah mungkin dapat dicatatkan atas nama pribadi/perorangan. Memang muncul perbedaan tafsir atas sengketa di atas,maka keputusan pengadilanlah yang akan dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

(Oleh : Dharma Leksana, pemerhati masalah Hak Cipta Logo Apkomindo)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here